JOGJA - Banyaknya kejadia kecelakaan laut (laka laut) yang terjadi di sepanjang pantai selatan DIJ menjadi sorotan publik. Anggota DPRD DIJ meminta adanya penambahan pengawasan, namun kondisi tidak memungkinkan untuk penambahan personil.
"Kondisi saat ini tentu tidak bisa pemambahan, dari pusat kan sudah membatasi penambahan tenaga honorer di daerah," ujar Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIJ Noviar Rahmat saat dikonfirmasi, Minggu (20/4).
Menurutnya secara teknis dari segi kemampuan dan jumlah petugas penjagaan sudah mencukupi. Hal itu karena Satlinmas Rescue Istimewa yang bertugas berjaga di kawasan obyek wisata dibantu oleh personel instansi terkait seperti Ditpolairud Polda DIJ, TNI dan relawan wilayah.
"Mayoritas laka laut kan karena wisatawan yang berenang mengabaikan peringatan dari para petugas," tuturnya.
Terdapat 133 objek wisata pantai di sepanjang laut selatan DIJ. Paling banyak di Gunungkidul yakni 102 titik pantai. Sisanya di Bantul dan Kulon Progo. Semua pantai dijaga oleh Satlinmas Rescue Istimewa yang berada di bawah komando Satpol PP DIJ. "Personel Satlinmas Rescue Istimewa totalnya 328," terangnya.
Total personel tersebut kemudian dibagi di seluruh obyek wisata DIJ. 44 petugas ditugaskan objek wisata kawasan Gunung Merapi dan 30 petugas di Kawasan Waduk Sermo. "Jadi ada 74 petugas yang ditugaskan di luar pantai, sisanya di pantai," jelasnya.
Artinya sekitar 254 orang ditugaskan untuk menjaga objek wisata pantai. Sehingga petugas Satlinmas Rescue yang berjaga di pantai tidak lebih dari tiga orang untuk satu pantai. Jumlah tersebut memang relatif sedikit, namun praktiknya bisa diatur dan ditambah tenaga bantuan dari instansi terkait.
Anggota DPRD DIJ Stevanus Christian Handoko mengatakan ikut prihatin dengan banyaknya kejadian laka laut di DIJ dalam rentang waktu 2025. Ia ikut mendesak adanya langkah konkret semua pihak untuk mengantisipasi kejadian serupa berulang. "Kondisi ini mengindikasikan masih terdapat celah dalam sistem pengamanan dan mitigasi risiko di kawasan wisata pantai," ujarnya.
Ia mengimbau kepada Dinas Pariwisata (Dinpar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kominfo dan instansi terkait lainnya agar segera melakukan evaluasi. Khususnya terkait sistem pengamanan dan pengawasan kawasan pantai.
"Perlu ada peningkatan jumlah dan kualitas petugas SAR, serta pemetaan ulang terhadap zona-zona rawan di seluruh kawasan wisata bahari,” ujarnya.
Ia juga menegaskan kepada para wisatawan untuk waspada dan mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan. Penyediaan informasi digital yang inklusif dan real time dinilai menjamin kecepatan dan kemudahan wisatawan untuk mengaksesnya.
“Informasi tentang kondisi ombak, zona aman dan berbahaya, serta keberadaan petugas penyelamat, pemetaan kawasan rawan harus tersedia secara real time," tandasnya. (oso/pra)
Editor : Heru Pratomo