BANTUL - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Bantul meragukan gagasan Koperasi Desa Merah Putih (Kop Des Merah Putih) dari pemerintah pusat. Sebab pembentukan yang ditargetkan rampung Juni, masih belum memiliki teknis program yang jelas.
"Apakah dari pemerintah pusat akan menggelontorkan kembali? Kan tidak, padahal uang desa sudah dimusdeskan," kata Ketua Apdesi Bantul Marhadi Badrun Rabu (5/3).
Baca Juga: Dies Natalies ke-79, FK-KMK UGM Komitmen Hasilkan Lulusan yang Inovatif, Adaptif, dan Jadi Pelopor
Jika sesuai perencanaan, tujuan pembentukan koperasi ini menyerap hasil panen petani agar distribusi lebih efisien dan harga lebih stabil. Namun, Badrun yang menjabat sebagai Lurah Seloharjo mempertanyakan hal tersebut. “Uangnya dari mana?,” lontarnya.
Jika menggunakan dana desa, lanjutnya, anggaran telah diplot ke masing-masing kegiatan. Terlebih selama ini, penyerapan hasil tani di Bantul sudah melalui badan usaha milik kalurahan (BUMKal). Dia pun memastikan tidak ada koperasi desa di 75 kalurahan wilayah Bantul.
Ketika koperasi desa dihadirkan dan fungsinya untuk menyerap hasil tani, dikhawatirkan akan tumpang tindih.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Lurah se-Bantul Yudi Fahrudin belum bisa bicara banyak. Dia sudah mengetahui adanya program tersebut namun belum bisa menyampaikan apapun. "Ya nanti ya diagendakan, saya sampaikan itu," ucapnya singkat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Maret. Dalam pertemuan ini, pemerintah menetapkan kebijakan strategis untuk memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang akan dibangun di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia. (rul/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita