RADAR JOGJA - Pemanfaatan hanggar di kawasan TPST Piyungan untuk pengolahan sampah menjadi refused derived fuel (RDF) oleh Kota Jogja, masih tertunda. Upaya komunikasi dengan pemerintah kalurahan dan warga Sitimulyo, Bantul, masih digodok agar bisa mendapatkan kesepakatan. Namun demikian, desentralisasi mandiri kelola sampah secara penuh tetap sesuai rencana awal.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutaban (DLHK) DIJ Kusno Wibowo menetapkan 15 April dimulainya desentralisasi penuh di tiga kabupaten/kota yakni Sleman, Bantul, dan Kota Jogja. Kota Jogja salah satunya yang masih terkendala.
"Kalau untuk persiapan desentralisasi, kota tetap jalan hanya memang ada kendala. Rencana mau menggunakan sebagian wilayah di TPA Piyungan sementara masih ditunda, karena lurah dan sebagian masyarakat belum sepakat," katanya kepada Radar Jogja Sabtu (30/3).
Kusno menjelaskan, komunikasi intensif perlu dijalankan oleh Kota Jogja hingga mencapai kesepakatan bersama. Dari informasi yang didapat, Kota Jogja akan melanjutkan komunikasi intensif dengan pemerintahan kalurahan dan sebagian masyarakat yang belum sepakat setelah Lebaran nanti. "Tapi tetap jalan, skenario-seknario itu persiapan tetap terus ya," ujarnya.
Menurutnya, Kota Jogja telah menyiapkan opsi lain untuk pengolohan sampah secara desentralisasi, sembari menunggu proses kesepakatan terjalin. Di antaranya menyiapkan TPS 3R Nitikan 1 dan 2, kemudian Karangmiri dan juga TPS 3R Kranon.
Ketiga TPS 3R itu akan menjadi lokasi sekaligus percontohan teknologi RDF. Targetnya dapat beroperasi secara bertahap dari April 2024. Setidaknya, sebelum penutupan total TPST Piyungan Bantul. "Nah, kemudian yang rencana di TPA Piyungan yang baru tertunda, nanti mungkin setelah Lebaran. Tapi yang di Nitikan 1, Niikan 2, Kranon, Karangmiri tetap dimaksimalkan," jelasnya.
Sementara kesiapan pengolahan sampah secara desentralisasi, di Sleman dan Bantul dipastikan sudah lebih siap. Sehingga terkait desentralisasi ini kabupaten/kota yang telah siap diminta segera mempercepat persiapan desenstralisasi. "Kami melihatnya demikian, Sleman dan Bantul lebih siap kondisi di lapangan," terangnya.
Kusno menyebut, pelaksanaan desentralisasi kelola sampah mandiri ditargetkan 15 April sudah dapat dilakukan. Pun diharapkan tidak ada lagi pengangkutan sampah ke TPST Piyungan setelah April. "Rencana akhir itu, tapi kalau ada perubahan belum tahu," sebutnya.
Selain itu, selama libur Lebaran ini pihaknya tetap menyiagakan petugas, setidaknya sekitar 16 orang untuk bertugas di lapangan walaupun dengan waktu terbatas. "Ya untuk di penimbangan, di lapangan penata sampah dan lain-lain. Teman-teman ini libur dua hari saja saat Lebaran, 10, 11 April," tambahnya.
Kusno juga mengimbau masyarakat di Jogjakarta khususnya untuk lebih bijak menyikapi persoalan sampah. Setidaknya bisa dikurangi sejak dari hulu di rumah tangga dengan dipilah, dipilih, lebih bagus lagi jika sekaligus diolah.
Baca Juga: TPA Piyungan Bakal Ditutup Permanen, Sleman Terancam Penuh Sampah Berserakan
Plt Wali Kota Jogja Singgih Raharja mengatakan, kesiapan pengolahan RDF di tiga lokasi yakni TPS 3R Nitikan, Karangmiri, dan Kranon diawali dengan revitalisasi di TPS 3R Nitikan. Di lokasi itu mesin pengolah sudah tersedia dan perlu penataan kembali. Sedangkan di dua lokasi lainnya harus membangun baru.
Tak berhenti pada pengolahan, Pemkot Jogja juga menjalin kerja sama dengan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI). Kaitannya adalah pemanfaatan RDF sebagai bahan bakar alternatif. Berupa pembelian RDF yang dihasilkan oleh Pemkot Jogja.
Singgih berharap kerja sama ini dapat menjadi solusi. Berupa pemanfaatan sampah anorganik yang diolah dengan teknologi RDF, sehingga dapat menjadi bahan bakar alternatif bagi PT SBI.
"Tentu ini menjadi bagian dari semangat kita semua untuk sirkular ekonomi bisa kita dapatkan. Energi terbarukan dari pembakaran pengolahan sampah yang kita proses menjadi RDF," katanya. (wia/laz)