BANTUL - Warga Padukuhan Banyakan 3, Kalurahan Sitimulyo, Piyungan, Bantul, mengajukan penolakan pendirian fasilitas pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) Kota Jogja di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan.
Penolakan itu dilatarbelakangi adanya kesepakatan 30 tahun lalu antara Pemda DIY dengan warga setempat terkait sampah TPA Piyungan yang harus diolah, tak hanya sekadar ditumpuk.
Dukuh Banyakan 3 Lilik Purwoko mengatakan, sebelumnya warga tidak mengetahui mengenai rencana pembangunan pengolahan sampah RDF Kota Jogja di TPA Piyungan.
Menurutnya, tidak ada aktivitas pembuangan dan pengolahan lagi TPA Piyungan Zona Transisi A dan B setelah kuotanya penuh.
Namun, tidak ada sosialisasi, pemberitahuan, dan undangan penutupan TPA Piyungan.
“Tahu-tahu ada undangan yang menerangkan ada peletakan batu pertama pengolahan sampah RDF Kota Jogja," katanya saat ditemui di Padukuhan Banyakan 3, Kamis (7/3).
Lantaran baru mengetahui rencana tersebut sejak beberapa hari lalu, menurutnya, warga mengaku kaget dan keberatan dengan rencana tersebut.
Masyarakat Banyakan 3 tidak ada yang tahu dan tidak pernah menerima sosialisasi terkait hal itu.
Lilik mengaku, selama ini lindi dari TPA Piyungan mengalir ke area Padukuhan Banyakan 3.
“Sehingga hal itu berdampak bagi lingkungan sekitar,” ujarnya.
Menurutnya, sejak 2022 warga menginginkan TPA Piyungan ditutup total. Namun tidak ada pergerakan signifikan.
“Sekarang keinginan itu belum tercapai dan warga sudah jenuh dengan kondisi yang ada," ucapnya.
Namun tiba-tiba ada informasi bahwa di kalurahan tersebut akan dibangun pengelolaan sampah RDF oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja.
Padahal, saat ini warga di lokasi tersebut masih merasa terganggu dengan bau sampah di TPA Piyungan.
Sementara Lurah Sitimulyo Juweni mengaku sebelumnya telah menerima undangan peletakan baru pertama fasilitas pengolahan sampah RDF Kota Jogja.
Bersamaan dengan penutupan TPA Piyungan. Namun lantaran ada keperluan pribadi, ia mengaku tidak hadir dalam kegiatan tersebut.
Ia menyampaikan, fasilitas pengolahan sampah RDF itu akan ditempatkan di lokasi yang sama dengan TPA Piyungan.
"Yang akan dipakai ya di TPA (Piyungan) itu. Lindi itu akan mengalir di sana, nanti turunnya ke Banyakan. Begitu warga Banyakan krungu, ya pasti keberatan," jelasnya.
Juweni mengaku tidak mengetahui jumlah kapasitas sampah yang akan dikirim ke sana.
Dari informasi yang ia terima, jumlah sampah yang dikirim sekitar bermuatan 15 truk.
"Di awal katanya antara 15 sampai 25 truk, tetapi kalau kemarin katanya sekitar 9 sampai 15 truk," katanya.
Ia mengatakan, Pemkot Jogja telah bertemu dengan warga sekitar TPA Piyungan untuk mensosialisasikan mengenai pengolahan sampah di sana sejak beberapa waktu lalu.
Juweni menyebut, masyarakat sebelumnya telah diajak studi banding ke TPST Tamanmartani, Kalasan, Sleman. Namun, masyarakat menolak.
“Kemudian, sosialisasi pengolahan sampah di TPA Piyungan juga sudah dilakukan, tapi warga menolak hadir,” ungkap Juweni.
Baca Juga: Diduga Keracunan Massal setelah Ikut Hajatan, Puluhan Warga Kalitekuk Gunungkidul Mual Hingga Diare
Menurutnya, penolakan warga tersebut dinilai wajar. Lantaran masyarakat di sekitar TPA Piyungan selama ini telah sekitar 30 tahun merasakan dampak pencemaran lingkungan di sana.
"Jadi, alasan apapun dari kodya maupun provinsi, kalau akan ditaruh sampah di situ (TPA Piyungan) sebenarnya alasan apapun sudah tidak bisa menilai, karena terlalu jera, kan sudah 30 tahun di situ," katanya.
Menurutnya, masyarakat Padukuhan Banyakan 3 yang terdampak TPA Piyungan seakan diabaikan.
Sebelumnya ada beberapa lembaga independen yang memeriksa kualitas air di sekitar TPA Piyungan.
Hasilnya, kualitas air di sana dinyatakan tidak layak konsumsi. Saat ini warga memilih membeli air kemasan untuk konsumsi sehari-hari.
"Kami meminta pengertian dari Kodya dan provinsi, mbok ya mencari tempat yang lain. Jangan alasannya di tempat lain sulit untuk menerima, kalau di sana sulit mosok mung ditekanke kene?" lontarnya.
Juweni menjelaskan, sebelum diterapkan pembatasan pembuangan sampah ke TPA Piyungan, bau sampah di sana tercium hingga Kantor Kalurahan Sitimulyo.
Padahal, jarak keduanya sekitar 3,7 kilometer. Masalah bau tidak hanya di Padukuhan Ngablak dan Banyakan saja.
Namun Padukuhan Banyakan terdampak paling parah dari masalah kualitas tanah dan lindi.
“Kalau Ngablak sedikit ada bentengnya gunung karena perbedaan topografi tanah, sedikit agak terkurangi, tetapi sampah lalu lalang lewat situ,” tandasnya. (tyo)
Editor : Amin Surachmad