RADAR JOGJA - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantul mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Bantul turun tahun ini. Kemiskinan di Kabupaten Bantul yang tercatat pada 2023 sebesar 11,96 persen. Turun 0,31 persen dari tahun sebelumnya yakni 12,27 persen. Angka tersebut dihasilkan dari survei sosial ekonomi (Susenas) 2023.
Kepala BPS Kabupaten Bantul Dedi Cahyono menjelaskan, jika ditarik ke belakang ketika memasuki pandemi, angka kemiskinan naik. Dari yang awalnya di kisaran 13 persen, sempat turun tipis di angka 12,92 persen. Lalu merangkak naik menjadi 13,5 persen. Dan melonjak tajam menjadi 14,04 pada 2021 saat era pandemi.
“Kemudian setelah pandemi, akselerasi penurunannya cukup baik. Bahkan dibilang sangat baik,” ungkapnya kepada wartawan kemarin (20/11).
Lebih lanjut dijelaskan, jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota yang lain, untuk penurunan kemiskinan di Bantul hanya kalah dari Kulon Progo. Di Kabupaten Bantul kemiskinannya menurun 0,31 persen. Sementara Kulon Progo mengalami penurunan kemiskinan paling tinggi, sebesar 0,75 persen. Namun sebelumnya, penurunan di Bantul cukup tajam. Yakni menurun 1,77 dari 2021 ke 2022, lalu menurun 0,31 dari 2022 ke 2023.
Menurut Dedi, yang membuat kemiskinan di Bantul relatif baik adalah dihitung bagaimana kedalaman kemiskinannya. Yakni bagaiamana rata-rata pengeluaran miskin dibanding garis kemiskinannya. Jika dibandingkan kota atau kabupaten lain, Bantul mengalami penuruanan. Sementara daerah lain mengalami peningkatan. “Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Bantul juga mendekat ke garis kemiskinan, kalau daerah lainnya malah lebih menjauh,” jelas Dedi.
Sementara jika dilihat dari tingkat keparahannya, Bantul juga mengalami penurunan. Keparahan sendiri adalah kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin. Dengan menurunnya keparahan, berarti semakin menyempit kesenjangannya. “Itu yang bisa kami dapatkan dari hasil survei sosial ekonomi nasional,” ujarnya.
Dedi mengatakan, survei tersebut hanya bisa melihat hingga level kabupaten/kota. Sehingga tidak bisa melihat wilayah yang lebih dalam lagi. Sebab hal itu terkait dengan besaran sampel. “Sampel yang disurvei hanya bisa menggambarkan sampai level kabupaten atau kota," katanya.
Kepala Dinas Sosial Bantul Gunawan Budi Santoso menyampaikan, saat ini hampir seluruh warga miskin ekstrem telah menerima Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam program tersebut, warga diberikan bantuan berupa uang tunai. Sementara beberapa warga miskin ekstrem lainnya mendapatkan Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT). “Yakni bantuan sembako atau yang saat ini dicarikan dalam bentuk uang tunai,” ucapnya.
Menurutnya, sebagian besar warga miskin ekstrem merupakan lansia. Meski begitu, ia tidak menyampaikan jumlah pasti persentase warga lansia miskin. Sebab, Pemkab Bantul fokus untuk memberikan layanan kepada lansia yang merupakan warga miskin ekstrem.
Beberapa program yang dilakukan antara lain melalui jaminan kesehatan dan pemberian makanan bergizi dalam program Boga Sehat. Ia menyebut, program jaminan kesehatan tersebut tidak bisa ditawar. Karena lansia selalu berhubungan dengan pelayanan kesehatan. “Harapan kami dengan jaminan kesehatan ini, layanan kesehatan bagi warga lansia dapat diakses secara gratis,” harapnya. (tyo/eno)
Editor : Satria Pradika