BANTUL - Rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, mendapat penolakan dari warga.
Pembangunan IPLT tersebut sedianya dalam rangka mengejar standar pelayanan minimal (SPM) sanitasi. Sebab, kota atau kabupaten lain di DIY sudah memiliki IPLT.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul, Ari Budi Nugroho mengatakan, IPLT tersebut rencananya akan mengolah limbah tinja se-Kabupaten Bantul.
Di mana sebelumnya Bantul membuang limbah tinja di Instalasi Pembuatan Air Limbah (IPAL) Sewon.
“Dibangun untuk mengurangi beban di sana (IPAL Sewon), jadi tidak semua masuk di sana. Bantul kan banyak pengusaha sedot tinja, biar mereka terfasilitasi harus ada tempat pengolahannya,” katanya, Minggu (12/11).
Ia menilai, rencana pembangunan IPLT itu lantaran bakteri e-coli yang berasal dari tinja sudah mencemari air tanah. Di Bantul, jumlah bakteri sudah tinggi di air permukaan seperti sumur.
“Umumnya dari septic tank yang bocor dan tidak memenuhi standar jarak antara septic tank dengan sumur,” jelasnya.
Dengan demikian, perlu dibangun instalasi pengolahan limbah. Baik yang terpusat maupun komunal. Yang terpusat sendiri ada di IPAL Sewon.
Sedangkan yang komunal melalui Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) yang kapasitasnya dapat menampung untuk ratusan rumah tangga.
“Intinya berarti pencemaran sudah terjadi terkait dengan adanya bakteri e-coli. Cuma terkadang mungkin masyarakat belum paham,” ujar Ari.
Mantan pejabat Bappeda Bantul ini menyebut, presentasi besaran pencemaran bakteri e-coli di Bantul berbeda tiap wilayahnya.
Namun, pencemaran itu terjadi karena jarak sumur dengan septic tank tidak memenuhi standar. Sebab, jarak yang tidak memenuhi standar, jika septic tank bocor maka langsung mencemari air sumur.
Jika jaraknya jauh, jika terjadi kebocoran septic tank, maka pencemaran tidak sampai ke air tanah. “Bakteri E.coli yang tinggi jelas ada di permukiman padat yang tidak terstruktur,” ucapnya.
Sebelumnya, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, dengan munculnya penolakan warga akan pembangunan IPLT, maka Pemkab Bantul akan mendiskusikan lagi dengan warga.
“Kita lihat nanti bagaimana argumentasi atau alasan yang dikemukakan. Bagi saya, tidak ada masalah. Ini demokrasi saja,” katanya.
Menurutnya, adanya pihak yang pro dan kontra terhadap suatu proyek pembangunan adalah hal yang biasa dan bisa dicarikan solusinya.
Terkait dengan opsi memindahkan lokasi IPLT ke wilayah lain, Halim menyebut tidak menutup kemungkinan akan ke arah situ. Tergantung hasil diskusi bersama warga.
“Ada yang menerima dan ada yang menolak, itu hal biasa. Nanti kita cari solusinya,” ujar politisi PKB ini. (tyo)
Editor : Amin Surachmad