RADAR JOGJA – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul mulai membuka posko pengaduan tunjangan hari raya (THR). Aduan dilayani secara daring dan luring sampai H+7 lebaran.
Kepala Disnakertrans Bantul Istirul Widilastuti menjelaskan, pengaduan langsung ke posko akan diterima oleh Disnakertrans Bantul. Sementara aduan secara daring, akan ditangani oleh Disnakertrans DIJ. “Hari Jumat (1/4), kami lakukan koordinasi dengan Disnakertrans DIJ,” sebutnya saat diwawancarai Radar Jogja kemarin (4/4).
Posko THR, lanjutnya, bertujuan untuk memantau perusahaan memberikan hak pekerja sesuai dengan regulasi yang ada. Keberadaan posko pun sudah diinformasikannya ke semua mitra Disnakertrans. “Mangga, bagi yang merasa ada permasalahan pembayaran THR untuk bisa memberi aduan,” ujarnya
Mediator Hubungan Industri Disnakertrans Bantul Bahari Toharuddin menambahkan, pemerintah pusat belum mengeluarkan regulasi tata cara pembayaran THR. “Kami sebetulnya menunggu edaran menteri. Barangkali, masih ada sektor industri terdampak,” ucapnya.
Namun dipastikan, besaran THR adalah satu bulan gaji. Jatuh tempo pembayarannya H-7. Merujuk pada Permenaker No 06/2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. “Wajib lapor sekitar 1.500 ketenagakerjaan, dari perusahaan,” lontarnya.
Dibeberkan, ada 12 perusahaan yang diadukan ke Disnakertrans terkait pembayaran THR tahun lalu. Namun, masalah dapat tertangani. Bahari berharap, tahun ini hal yang sama tidak akan terjadi. “Secara umum, geliat sudah baik. Kecuali beberapa sektor di manufaktur kayu,” paparnya.
Terpisah, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Fardhanatun pun berharap, perusahaan memberikan hak buruh sesuai regulasi. “Kami sebagai pekerja berharap, THR dicairkan H-7, besarnya satu bulan gaji,” tandas anggota Dewan Pengupahan Bantul itu. (fat/eno) Editor : Editor Content