Masyarakat Bisa Manfaatkan DBH CHT

Editor Content • Dipublikasikan Jumat, 3 Juli 2020 | 16:46 WIB
MENGADU: Sejumlah anggota Serikat Pekerja mendatangi Kantor Disnakertrans Bantul minggu lalu. ( SITI FATIMAH/RADAR JOGJA )
MENGADU: Sejumlah anggota Serikat Pekerja mendatangi Kantor Disnakertrans Bantul minggu lalu. ( SITI FATIMAH/RADAR JOGJA )
RADAR JOGJA - Masyarakat dan pekerja dapat memanfaatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT). Regulasinya sudah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia (RI) No. 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH CHT.

 

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul Istirul Wijilastuti mengungkapkan, PMK sudah terbit sejak Januari . Logikanya, DBH CHT sudah dialokasikan. “Mungkin karena pandemi Covid-19 jadi menimbulkan berbagai pertimbangan. Sehingga sampai saat ini, di anggaran murni Disnakertrans 2020 belum memperoleh alokasi dari DBH CHT,” kata Tirul saat rapat membahas PMK No. 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH CHT, Kamis (2/7).

 

Dalam Pasal 7 disebutkan, program pembinaan lingkungan sosial meliputi kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan lingkungan hidup. Selanjutnya, kegiatan di bidang ketenagakerjaan meliputi pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat. Penyediaan, peningkatan, dan pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan. Pelatihan dan atau fasilitas bagi tenaga instruktur pada lembaga pelatihan. “Dan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja,” ujarnya.

 

Tirul menjelaskan, kewenangan yang mengatur DBH CHT sebenarnya dipegang Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ. Setelah itu, dananya baru didapat dialokasikan ke kabupaten-kota. “Kami saja kurang mengikuti PMK ini, (baru mengetahui setelah) Serikat Pekerja Bantul mengirimkan kepada kami. Kami rapatkan siang ini, kami panggil (Bappeda dan BKAD Bantul) supaya lebih jelas,” tegasnya.

 

Tirul menyebut, titik berat terkait di bidang ketenagakerjaan adalah jenis pelatihan yang dapat dibiayai mencapai 62 pilihan. Perluasan kerja juga menyangkut kegiatan produksi dan infrastruktur. Kemudian terkait pembangunan dan revitalisasi balai latihan kerja (BLK) dan penempatan tenaga kerja. “Baik itu pelaksanaan job fair, penempatan tenaga kerja, dan akad,” sebutnya.

 

Kasubid Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Bantul Suhariyono mengaku belum memahami secara detail PMK No. 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH CHT. Namun, Serikat Pekerja masih memiliki waktu untuk mengajukan proposal. “Tapi harus secepatnya, agar tercantum dalam anggaran dan jumlahnya bisa disesuaikan,” ucapnya.

 

Sedangkan staf BKAD yang enggan nama dan jabatannya dikorankan menyebut, belum mempelajari. Dia juga mendorong Serikat Pekerja untuk mengajukan proposal. “Kalau waktunya bisa, monggo. Kalau terlalu mepet, bisa diajukan 2021,” ujarnya.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP RTMM-SPSI) DIJ Waljid Budi Lestarianto mengungkapkan, pernah diundang oleh Disnakertrans DIJ pada bulan Februari. “Cuma karena Covid-19, nanti pelaksanaannya diserahkan ke pemerintah daerah. Maka kami menginformasikan dan mendorong teman-teman serikat pekerja untuk ikut mengakses. Apa lagi di masa pandemi, banyak yang terdampak,” ucapnya.

 

Pihaknya sedang mendiskusikan materi proposal. Namun, dia memastikan proposal dapat diselesaikan dalam waktu satu minggu. “Paling tidak bisa menjadi uji coba. Kemudian harapannya di 2021 bisa maksimal,” harapnya.(cr2/din) Editor : Editor Content
DBH CHT Disnakertrans Bappeda BKAD BANTUL PMK Bantul