Wakil Ketua Komisi A DPRD Bantul Heru Sudibyo menyebutkan, ada beberapa poin terkait seleksi pamong yang bakal direvisi. Di antaranya adalah proses dan mekanisme seleksi. Sebab, tahapan inilah yang memicu proses seleksi pamong di sejumlah desa berbuntut panjang.
Ujian seleksi, misalnya, bakal disederhanakan. Menjadi tes pengetahuan Pancasila dan UUD 1945, serta tes pengetahuan umum. Semula, ujian seleksi meliputi tes tertulis, tes psikologi dan tes wawancara. Bahkan, revisi juga menyentuh jenis tes tertulis. Dari tes esai diubah menjadi pilihan ganda."Ini untuk menutup celah kecurangan sekaligus mengantisipasi kesalahpahaman dalam mekanisme seleksi," tegas Heru Rabu (15/2).
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masalah kependudukan juga menjadi dasar revisi perda yang baru disahkan setahun lalu ini. Menurutnya, putusan Nomor 128/PUU-VIII/2016 memperbolehkan warga dari luar daerah mendaftarkan diri mengikuti seleksi. Sebab, amanat MK ini hanya mensyaratkan warga negara Indonesia. Ketentuan ini berbeda dengan rumusan dalam Perda No. 5/2016."Di mana mensyaratkan harus warga desa setempat," ucapnya.
Heru tak menampik putusan MK ini dapat memicu munculnya problem baru. Khawatirnya, andai ada warga luar daerah yang terpilih sebagai pamong maupun kepala desa. Sementara, pamong maupun kepala desa idealnya harus memahami seabrek problem sekaligus karakteristik daerah yang dipimpinnya. Karena itu, lanjut Heru, Komisi A bakal memasukkan ketentuan baru. Berupa yang bersangkutan harus bersedia menetap.
"Di daerah di mana yang bersangkutan terpilih," lanjutnya.
Kepala Desa Sumbermulyo Bambanglipuro Ani Widayani mengapresiasi rencana revisi perda ini. Bahkan, Ani mengklaim mayoritas pemerintah desa di Bantul sepakat. Alasannya, tidak sedikit pemdes yang khawatir proses seleksi pamong di wilayahnya masing-masing berbuntut panjang.(zam/din/mg2) Editor : Editor News