RADAR JOGJA – Kepala Diskominfo DIJ Rony Primanto Hari terus mendata keluhan pengajuan QR Code Peduli Lindungi. Dari beberapa temuan, mayoritas terjadi kesalahan pengajuan. Berupa penggunaan email pribadi sebagai penanggungjawab.

Rony mengingatkan penggunaan email haruslah milik perusahaan. Penggunaan email pribadi cenderung ditolak oleh Kementerian Kesehatan. Alhasil pengulangan pengajuan QR Code Peduli Lindungi masih kerap terjadi.

“Pakai email resmi perusahaan, kebanyakan masih email pribadi. Ini yang masih sering terjadi, nanti biasanya direject kalau email pribadi,” jelasnya ditemui di Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Senin (11/10).

Kemenkes, lanjutnya, akan melakukan verifikasi terhadap pengajuan QR Code Peduli Lindungi. Termasuk mengecek alamat email. Sehingga Rony meminta para pemohon memperhatikan persyaratan ini.
“Itu kan tetap dicek apakah perusahaan ini resmi atau tidak, atau memenuhi syarat dibuka atau tidak,” katanya.

Rony juga menyoroti pengajuan QR Code Peduli Lindungi secara mandiri. Seharusnya pengajuan melalui asosiasi atau Diskominfo wilayah. Pendataan secara bersama, menurutnya lebih efektif.

Dia menyarankan agar pemohon berkomunikasi dengan asosiasi. Misal untuk asosiasi pedagang maupun perkumpulan lainnya. Termasuk dengan Diskominfo sebagai koordinator wilayah.

“Kami tengarai mereka ajukan sendiri, padahal diharapkan melalui asosiasi pedagang atau apa. Kalau di Pemda dengan Kominfo yang koordinatornya,” ujarnya.

Untuk organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah Pemprov DIJ telah terpasang 80 persen. QR Code Peduli Lindungi menjadi syarat wajib di wilayah perkantoran. Sehingga setiap pengunjung maupun karyawan wajib melengkapi diri dengan aplikasi Peduli Lindungi.

“OPD hampir 80 persen sudah ada QR code. Memang ada beberapa tempat yang belum karena pakai email pribadi, harus ulangi pakai email kantor,” katanya.(Dwi)

Wisata