RADAR JOGJA – Kepala Dinas Pariwisata DIJ Singgih Raharjo mengibaratkan lonjakan wisatawan ke Jogjakarta sebagai aksi balas dendam. Pasca menurunnya angka kasus Covid-19, tak sedikit yang menganggap kondisi kembali normal. Belum lagi merasa terkungkung selama penerapan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Faktanya angka kunjung wisatawan selama beberapa pekan terakhir melonjak. Tak hanya di wilayah perkotaan. Kondisi yang sama juga terlihat di kawasan wisata pantai hingga gunung. Padahal hingga saat ini hanya 7 destinasi wisata di Jogjakarta yang diijinkan beroperasional.

“Faktanya sudah banyak jadi ini namanya revenge travel atau revenge tourism balas dendamnya, karena mungkin juga sudah terlalu lama di rumah gitu. Ya pengen meningkatkan daya imun, tapi status resminya (objek wisata) masih tutup,” jelasnya ditemui di Kompleks Kantor Kepatihan Pemprov DIJ, Selasa (5/10).

Singgih meminta para wisatawan untuk bersabar. Pesan yang sama juga dia tujukan kepada para pelaku wisata. Dia menegaskan operasional tempat wisata tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Pemprov DIJ, lanjutnya, tak ingin terburu-buru membuka tempat wisata. Setidaknya hingga syarat CHSE dan QR Code aplikasi Peduli Lindungi terpenuhi. Sehingga pengawasan terhadap kegiatan wisata lebih optimal.

“Ya tapi namanya wisatawan ya, karena keinginannya cukup besar sehingga dengan cara apapun mereka ingin tetap berwisata. Harapan saya semoga baik-baik saja dan tidak muncul kasus atau klaste Covid-19,” katanya.

Singgih memastikan upaya pengajuan permohonan operasional terus dilakukan. Bahkan Gubernur DIJ Hamengku Buwono X kerap menyampaikan dalam rapat koordinasi bersama pemerintah pusat. Untuk membuka seluruh objek wisata di wilayah Jogjakarta.

Bukan tanpa alasan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini mengajukan permohonan. Berdasarkan pantauan, para wisatawan cenderung curi-curi kesempatan. Permasalahan timbul karena obyek wisata yang didatangi belum memiliki QR Code Peduli Lindungi. Sehingga pengawasan tak berlangsung optimal.

“Pengawasan akan lebih mudah. Dibuka saja tetapi dengan persyaratan-persyaratannya itu, dengan QR Code Peduli Lindungi untuk skrining kesehatan. Lalu bersertifikat CHSE,” ujarnya.

Disisi lain Singgih terus mendorong para pelaku wisata segera mengajukan QR Code Peduli Lindungi. Baik untuk jasa restoran, hotel hingga tempat wisata. Tujuannya agar saat beroperasi penuh, seluruh fasilitas penunjang telah siap.

Hal yang sama juga terjadi untuk sertifikasi CHSE. Berdasarkan Dinas Pariwisata DIJ sekitar 331 restoran, hotel maupun restoran telah mengantongi CHSE. Dari total tersebut didominasi dari sektor usaha restoran dan tempat kuliner.

“Kalau QR Code saya dengar baru 20 tempat wisata yang mendapatkan. Nanti masih ditambah aplikasi QRIS untuk pembayaran non tunainya,” katanya. (Dwi)

Wisata