RADAR JOGJA – Timbangan atau neraca merupakan alat ukur untuk menentukan massa suatu benda. Timbangan ada banyak macamnya. Ada timbangan emas, timbangan bebek, timbangan duduk, timbangan gantung, bahkan timbangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Semuanya memiliki bentuk dan fungsi berbeda-beda.

Kendati demikian, timbangan tidak bisa digunakan terus-menerus. Setiap tahun membutuhkan peremajaan. Menurut Staf Fungsional Penera Madya UPT Metrologi Legal, Dinas Perdagangan Kota Jogja Muhammmad Ashari, peremajaan timbangan diatur dalam undang-undang.

Semua alat ukur takar timbang yang digunakan untuk perdagangan, wajib dilakukan tera ulang setahun sekali sesuai UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Hal ini juga ditindaklanjuti dengan Perda Kota Jogja Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tera atau Tera Ulang. Selain itu juga tertuang dalam Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Restribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang.

Ashari menyebut, tujuan peremajaan ini untuk kebenaran hasil pengukuran atau penimbangan. Nah, adanya kepastian hukum dalam penggunaan ukuran atau timbangan, untuk melindungi penjual maupun pembeli agar tidak saling dirugikan. Artinya, nilai pas sesuai takaran.

Menghindari kelebihan maupun kekurangan massa dengan nilai tukar penjualan. “Jika tidak ditera ulang, maka pemakai alat ukur atau timbang tidak mengetahui apakah alat tersebut masih benar untuk dipakai atau tidak. Karena namanya alat, kemungkinan ada yang berubah jika dipakai setiap hari,” kata Ashari kepada Radar Jogja kemarin (24/9).

Dan jika timbangan dibiarkan, tidak ditera ulang dapat berdampak pada kerugian baik penjual maupun pembeli. Alat ukur atau timbang yang wajib tera, tidak ada batasan umur. Melainkan dalam peneraan selalu dilakukan uji standar yang baik. Yakni terkait kebenaraannya dan kepekaannya.

Lalu bagaimana membedakan antara timbangan yang sudah ditera dengan yang belum? Ashari menjelaskan, jika timbangan sudah ditera, maka akan diberi tanda. Di bagian bag (kaki bawah) timbangan. Tanda berupa segi lima berukuran kecil. Di dalamnya terdapat dua digit nomor yang menunjukkan tahun dilakukan tera. “Misalnya di dalam segilima tertulis angka 21. Maka angka 21 menunjukkan tahun 2021,” terangnya.

Selama ini, kata Ashari, tera ulang terus dilakukan dengan cara mengajukan ke UPT Metrologi Legal ke dinas perdagangan dan perindustrian di kabupaten atupun kota masing-masing. Bisa dengan cara mendatangi langsung UPT Metrologi Legal, memanggil petugas dan juga melalui pengawasan rutin jemput bola setahun sekali.

Peneraan dapat dilakukan dengan memanggil petugas. Asal jumlah timbangan yang akan ditera ulang lebih dari lima unit. Contohnya, timbangan yang berada di apotek-apotek maupun SPBU. “Tera ulang harus dilakukan di tempat pemakai,” tambahnya.

Berikutnya tera ulang dilakukan langsung di pasar tradisional Kota Jogja. Pihaknya akan menawarkan pedagang agar melakukan peremajaan timbangannya.

Disebutkan, dalam UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dalam pasal 25, masyarakat dilarang menggunakan alat ukur atau takar timbang yang tidak bertanda tera sah yang berlaku. Hal ini juga berlaku pada pasal 32 tentang ketentuan pidana.

“Barang siapa melakukan perbuatan curang tercantum dalam pasal 25, maka dipidana selama lamanya satu tahun dan atau denda setinggi tingginya Rp 1 juta,” bebernya. (mel/laz)

Weekend