Tak Ideal, Buruh Jogjakarta Tolak UMP 2023
Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIJ menolak UMP 2023 Jogjakarta yang ditetapkan oleh Gubernur DIJ Hamengku Buwono X (HB X).
Penetapan UMP Sepihak, Gubernur Rentan Gugatan PTUN
Sekprov Pemprov DIJ Kadarmanata Baskara Aji memastikan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022 telah melalui kajian. Jajarannya mempertimbangkan penetapan dari beberapa aspek. Termasuk keterlibatan lintas asosiasi dari buruh hingga pengusaha di Jogjakarta.
Pemprov DIJ Umumkan Kenaikan UMP, KSPSI DIJ Tetap Menolak
Sekprov Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji memastikan upah minimum provinsi (UMP) Jogjakarta 2022 naik. Ini karena dua indikator mengalami peningkatan ke arah positif. Diantaranya pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah.