Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya memberikan sosialisasi dan literasi kepada masyarakat terkait perdagangan kripto dan penggunaan robot trading. Ini agar masyarakat tak mudah kena rayu dan iming-iming imbal yang berujung pada tindakan ilegal.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mendukung akselerasi inklusi keuangan di Tanah Air, sejalan dengan salah satu fokus utama Presidensi G20 tahun ini, yakni financial inclusion.
Menyikapi investasi bodong yang tengah marak belakangan ini, Bibit.id ikut mengedukasi. Aplikasi investasi reksa dana dan surat berharga negara (SBN) untuk pemula ini mengajak masyarakat Indonesia untuk hanya berinvestasi di platform yang telah berizin dan diawasi oleh regulator di sektor jasa keuangan, misalnya OJK. Masyarakat juga diajak untuk mengambil keputusan investasi secara bijaksana dan tidak trauma terhadap investasi.
Pandemi Covod-19 menyisakan kebiasaan baru masyarakat dalam sektor ekonomi. Meski selama pandemi sektor ekonomi terpuruk tetapi tren transaksi keuangan digital saat justru meningkat pesat. Hal ini berdampak pada penggunaan layanan perbankan konvensional dan pembukaan ATM semakin menurun. Ditambah lagi tren penutupan kantor cabang perbankan juga meningkat.
Pinjaman online (pinjol) seakan sudah menjadi fenomena tak asing di masyarakat. Bermodalkan foto diri dan KTP, pinjaman dalam jumlagh jutaan bisa cair. Bahkan tak perlu menunggu waktu lama untuk mendapatkan pinjaman uang tersebut.
Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Kuseryansyah menegaskan pihaknya berkomitmen terhadap pemberantasan pinjaman online (pinjol). Untuk itu jajarannya siap berkolaborasi dengan pemerintah. Agar masyarakat tak diresahkan dengan skema dari pinjol.
KB Bukopin akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Kamis (17/6), sesuai dengan Pemanggilan RUPST yang sudah dilakukan tanggal 25 Mei lalu.
Keberadaan layanan pinjaman online melalui platform fintech peer-to-peer lending di Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi masyarakat.
Kejaksaan Tinggi DIJ telah menaikkan status penyelidikan dugaan korupsi di PD BPR Bank Jogja ke tahap penyidikan. Peningkatan status itu dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan atas dugaan penyimpangan pemberian kredit sebesar Rp 27,4 miliar.
“Kredit tersebut patut diduga kuat fiktif,” ujar Pelaksana Harian Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati DIJ Mohammad Fatin di kantornya, kemarin (18/3).
Tingkat inklusi keuangan di DIJ ditargetkan melebihi 90 persen pada 2024. Sehingga setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal.
Sejauh ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan tentang stimulus dampak Covid-19. Salah satunya menyangkut kebijakan penundaan cicilan bank.
Seorang warga Kota Jogja Agnes Trimudayanti tak bisa menikmati uang pensiunnya yang telah dia simpan di PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha.
“Sejak Januari, saya tidak lagi mendapatkan bunga. Padahal, kehidupan saya dan anak-anak sangat bergantung pada uang pensiun itu,” ungkapnya di sela aksi damai bersama 20-an nasabah Wana Artha lainnya di kantor Kejaksaan Tinggi DIJ, Rabu (23/9).
RADAR JOGJA – Pemprov DIJ sedang mengupayakan realokasi anggaran untuk meredam ....
OJK Gelar Sosialisasi Keuangan
JOGJA- Menggali potensi desa bukan hal mudah. ....
RADARJOGJA.CO.ID – Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Jogja terus melebarkan amal usahanya. ....
RADARJOGJA.CO.ID – Sabtu malam (26/8) perasaan Mariyatunah sedang berbunga-bunga. Wajar saja, ....
Suasana Hari Asuransi (Insurance Day) ke-11 di Alun-Alun Utara Jogja, Minggu ....
JOGJA – Proses ganti rugi lahan untuk bandara di Kulonprogo memunculkan ....
JOGJA – Data kredit macet yang dirilis Masyarakat Transparansi Bantul (MTB) ....
JOGJA – Selain menggiatkan upaya literasi keuangan ke masyarakat, Otoritas ....