Ada Upaya Endapkan Kasus Hotel Swiss Bell
Di tengah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan penyidikan perkara perizinan hotel dan apartemen yang menyeret mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) sebagai tersangka, beredar surat disposisi yang diduga berasal dari lingkungan kejaksaan.
Izin Warga Bermasalah, Kini Mangkrak
Wali Kota Jogja periode 2011-2016 dan 2017-2022 Haryadi Suyuti ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena suap terbitnya izin membangun bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton.
HB X: Mas Haryadi Langgar Janjinya Sendiri
Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mendukung proses hukum pasca ditetapkannya mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) sebagai tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pukat UGM Sebut Banyak Laporan Masuk dari Jogja
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman menyebutkan, Jogja dinilai sebagai salah satu kota yang maju dari sisi reformasi birokrasi.
Diduga Sering Terima Suap Izin Hotel
KPK menengarai Haryadi Suyuti (HS), wali kota Jogja periode 2011-2016 dan 2017-2022 bukan hanya sekali menerima suap dari penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedaton di daerah Kemetiran, Gedongtengen, Jogja.
Pakai Rompi Oranye, HS Resmi Tersangka
Mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Perkuat Antisipasi Korupsi Pengusaha-Pemeritah
Masih tingginya potensi korupsi disektor dunia usaha, perlu perkuatan antisipasi. Bentuk langkahnya, melalui pengukuhan forum komunikasi Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi DIJ dengan melibatkan aktor-aktor disektor swasta. Ini dilakukan agar dapat menciptakan persaingan bisnis yang sehat dan bebas korupsi.
Aksi Jalan Kaki Mundur Tuntut Selesaikan Kasus Korupsi
Aktivis Anti Korupsi Jogjakarta Baharudin Kamba, melakukan aksi berjalan kaki mundur di Titik Nol Kilometer, Rabu (12/1). Aksi ini sebagai simbol agar KPK tetap bekerja profesional dan maju dalam memberantas korupsi. Setelahnya Kamba mengirim surat kepada KPK melalui Kantor Pos Besar Jogjakarta.
Beri Pelayanan Publik secara Gratis
Berpatok pada kemandirian dan transparansi publik, Kalurahan Panggungharjo ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan merupakan yang pertama di Indonesia guna percontohan.
Berharap Digunakan untuk Fasilitas Olahraga
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghibahkan tanah ke Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja seluas 7.670 meter persegi. Tanah hibah tersebut diharapkan bisa dijadikan lokasi pembangunan fasilitas olahraga di Kota Jogja.
KPK Tetap Konsisten Meski Tanpa Novel Baswedan
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi menegaskan KPK tetap berjalan meski tanpa sosok Novel Baswedan. Dia menjelaskan KPK adalah sebuah institusi yang tidak tergantung pada individu.
Penyelidikan Lanjut, KPK Belum Umumkan Nama Tersangka Korupsi Mandalakrida
Ketua KPK Firli Bahuri memastikan penyelidikan kasus korupsi pembangunan Stadion Mandalakrida Jogjakarta masih berlanjut. Hanya saja pihaknya memang belum mengumumkan nama maupun jumlah tersangka. Pengumunan nama, lanjutnya, akan bersamaan dengan penahanan.
Enam Hari, KPK Periksa 22 Saksi
Dalam enam hari terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 22 saksi. Pemeriksaan yang dilakukan di DIJ itu terkait dengan kasus dugaan korupsi renovasi Stadion Mandala Krida, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016-2017.
KPK Lamban Tangani Mandala Krida
Pada Senin 23 November 2020 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertama kali mengumumkan sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pembangunan Stadion Mandala Krida, Jogja. Hampir setahun berlalu, belum ada tersangka yang ditetapkan.
JCW Kirim Surat ke KPK Minta Lakukan Supervisi Kasus Dugaan Korupsi
Direktur Divisi Pengaduan Masyarakat pada Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba mengirimkan dua surat sekaligus.
AMPB Dukung TWK KPK
Sekelompok massa yang tergabung dalam Aksi Masyarakat Peduli Bangsa (AMPB) melakukan aksi damai mendukung Kebijakan rencana pemecatan 75 karyawan lembaga ati rusuah (KPK).
Paradoks dalam 23 Tahun Reformasi Indonesia
Peringatan 23 tahun reformasi di Indonesia dinilai justru menghadirkan paradoks. Lembaga yang lahir dari gerakan reformasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) posisinya semakin lemah.
Di-warning KPK, Pejabat JPT Dilantik Bulan Depan
Sembilan jabatan pimpinan tinggi (JPT) yang kosong tahun ini akan segera terisi. Proses perizinan pelantikan kepada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah diurus, tahap demi tahap hasilnya mulai turun.