alexametrics

SDN Mangunan Perlu Perbaikan Infrastruktur

SDN Mangunan, Caturharjo termasuk sekolah berprestasi di Kabupaten Sleman. Terbukti, hasil akademik sekolah dengan 94 siswa itu meraih peringkat pertama se-Gugus Caturharjo.

Komisi A Kawal Penegakan Hukum Kasus Hotel Swiss Bell

Pemkot Jogja dan Komisi A DPRD Kota Jogja menyepakati sejumlah langkah menyikapi dugaan pelanggaran perizinan yang dilakukan Hotel Swiss Bell. Di antaranya, menyangkut sertifikat laik fungsi (SLF) Hotel Swiss Bell yang sudah berakhir masa berlakunya pada 21 November 2021 disepakati pemkot melayangkan surat peringatan (SP) satu. Paling lambat SP satu dikirimkan ke Hotel Swiss Bell pada Senin 17 Januari 2022 ini.

Dorong Pengesahan RUU TPKS

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di DIJ masih tinggi. Fenomena ini bagaikan gunung es, hanya sedikit yang muncul dipermukaan. Ada berbagai faktor korban tidak berani melapor. Salah satunya, karena payung hukum yang tidak cukup kuat memberikan perlindungan terhadap korban.

Wujudkan Sleman Bersih Sampah tanpa Bak Sampah

Masalah sampah selalu menjadi topik menarik untuk di bahas. Terkait hal itu, Kabupaten Sleman telah memiliki payung hukum. Berupa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Legislatif Tolak Rencana Simulasi PTM

Wacana Pemkot Jogja menggelar simulasi pembelajaran tatap muka (PTM) pekan depan, tak sejalan dengan jajaran legislatif. Kalangan DPRD justru menolak wacana itu meski masih digelar secara bertahap.

Suwardi : Usulkan Gedung Gedung Milik Pemerintah untuk RS Lapangan

Pemberlakuan PPKM Darurat perlu dilakukan secara komprehensif dan sangat hati hati. Kondisi Rumah sakit rumah sakit yang memenuhi syarat atau Rumah sakit yangg sudah di Akreditasi  melakukan perawatan terhadap pasien covid – 19, sebagian besar ruangannya sudah penuh.

Legislator Dorong Bentuk Pansus Kredit Fiktif

Anggota DPRD Kota Jogja mewacanakan pembentukan pansus dalam kasus dugaan korupsi kredit fiktif di BPR Bank Jogja. Di antaranya untuk menelisik proses pencairan kredit senilai Rp 27,4 miliar tersebut. Termasuk fungsi Komisaris dan Dewan Pengawas Bank Jogja.

Kunjungan ke Pasar Tradisional Rendah

Dampak Covid-19 masih terus dirasakan oleh masyarakat kecil. Keberadaan bantuan dari pemerintah dinilai menjadi salah satu jawaban untuk kesulitan tersebut.

Warga Miskin Terbebani Banyak Pajak

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulonprogo meminta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Perda No 6/2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) usulan Pemkab Kulonprogo ditinjau ulang.

Kagumi Wisata Bercorak Islam

Pengelolaan pariwisata dari berbagai sektor di Purworejo menarik perhatian Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan, Madura.

Soroti Kenaikan Retribusi Pasar

Kenaikan retribusi pasar mendapat sorotan dari DPRD Gunungkidul. Hal tersebut disampaikan saat para legislator kabupaten berjuluk Handayani ini menggelar rapat paripurna rekomendasi hasil pengawasan terhadap APBD 2020 triwulan ketiga Selasa (15/9).

Tak Optimal, Siapkan Perda Amil Zakat

Tidak optimalnya penerimaan zakat yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menjadi perhatian Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo.

DPUPKP Tunggu Hasil Kajian Skywalk

Pemkot Jogja perlu mengkaji lebih dulu terkait usulan pembangunan skywalk dari DPRD Kota Jogja. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja Hari Setyowacono mengatakan, pengkajian tidak terlepas dengan penataan kawasan.

DPRD DIJ Bahas Raperda Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik

Melalui Raperda Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik yang diinisiasi DPRD DIJ, Pemprov DIJ didorong lebih transparan dalam keterbukaan informasi publik. Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto menyampaikan, latar belakang dibentuknya raperda ini karena masyarakat perlu keleluasaan akses informasi dan dokumentasi terkait pembangunan dan penganggaran di DIJ.

Tak Pakai Masker Diminta Buat Surat Pernyataan

Jogjakarta mulai diserbu wisatawan sejak libur Idul Adha hingga akhir pekan lalu. Hal ini memunculkan kekahwatiran karena sejauh ini belum terlihat pengawasan dan penegakan protokol kesehatan (prokes) di ruang publik.