alexametrics

Pulihkan Sektor Pariwisata, Kembangkan Digitalisasi UMKM

paya pemerintah dalam pemulihan ekonomi, khususnya pada sektor pariwisat terus menjadi sorotan anggota Komisi B DPRD Sleman Sukamto SH. Itu mengingat besarnya anggaran yang dicadangkan untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Raih UHC BPJS Kesehatan, Data Warga Miskin Harus Selalu Up Date

Kabupaten Sleman kembali mendapatkan sertifikat universal health coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta dari BPJS Kesehatan. Itu berarti tingkat kepesertaan warga Sleman atas jaminan kesehatan nasional (JKN) mencapai minimal 95 persen dari total penduduk.

Indra Bangsawan (RADAR JOGJA)

Gencarkan Sosialisasi Program JPS

Program jaring pengaman sosial (JPS) menjadi solusi bagi Pemkab Sleman untuk membantu warga miskin yang mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

Sleman Capai Universal Health Coverage

Pemkab Sleman mencapai Universal Health Coverage (UHC) per 1 Mei 2022. Capaian ini didorong oleh 95,79 persen penduduk Sleman telah terdaftar dalam program jaminan kesehatan nasional-kartu Indonesia sehat (JKN-KIS).

Proses Pengurusan Perizinan Harus Lebih Cepat dan Sederhana

Sekretaris Komisi A DPRD Sleman Suryana Amd Kes mengkritisi masih lambannya proses pengurusan perizinan untuk keperluan usaha dan legalitas lainnya. Politikus Partai Golkar itu mengaku kerap mendapat keluhan warga terkait hal tersebut.

Kelangkaan Minyak Goreng Harus Segera Ditangani

Kelangkaan minyak goreng menjadi sebuah ironi di tengah pandemi Covid-19. Saat kondisi perekonomian sedang terpuruk justru dihadapkan harga minyak goreng yang melambung tak terkendali akibat stok di pasaran langka.

Kuota Terbatas, DIJ-Jateng 16.180 Ton

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sleman telah melakukan pemantauan dan sidak pasokan minyak goreng yang mengalami kelangkaan baik di pasar ritel, supermarket, gudang distributor maupun pasar tradisional.

Kebijakan PTM Perlu Dievaluasi

Setelah sempat menurun beberapa waktu, kasus Covid-19 di Kabupaten Sleman mulai naik lagi. Hal ini menjadi perhatian serius Anggota Komisi D DPRD Sleman Suryana.

PTM Cukup 3 Jam tanpa Istirahat

Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Sleman hampir mencapai 80 persen untuk dosis pertama. Hal itu sebagai upaya menciptakan kekebalan imun anak jelang pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.

KSCT Harus Dikonsep sebagai Sarana Penumbuhan Ekonomi

Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT) di wilayah Kabupaten Sleman  perlu didukung dengan anggaran yang memadai.
Fraksi Partai Golkar DPRD Sleman mengusulkan agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk membangun KSCT guna menarik minat investor.

Target Vaksinasi 25 Ribu per Minggu, Libatkan Volunter Sebanyak Mungkin

Percepatan vaksinasi Covid-19 menjadi prioritas utama Pemkab Sleman dengan target 25 ribu vaksinasi per minggu.

Mengingat pentingnya akselerasi vaksinasi, Ketua Satgas Covid-19 DPRD Sleman Abdul Kadir melibatkan volunter-volunter muda untuk membantu petugas vaksinasi. “Percepatan vaksinasi harus terlaksana. Maka semua elemen masyarakat harus saling mendukung. Termasuk kami di DPRD Sleman,” ujar Ketua Satgas Covid-19 DPRD Sleman Abdul Kadir kemarin (19/8).

Sumber-Sumber Penyokong PAD Harus Diperkuat

Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, Komisi B DPRD Sleman mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sektor-sektor yang bisa menjadi sumber PAD. Misalnya sektor perdagangan dan pariwisata.

Bantuan Warga Terdampak Pandemi Harus Merata

Pemerintah pusat berencana menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sosial tunai (BST) bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Sleman Guntur Yoga Purnawan ST berharap seluruh warga terdampak pandemi bisa mendapatkan bantuan secara merata.

Dilema untuk Terapkan Sanksi

Persebaran covid-19 yang tinggi belakangan ini disebut karena masyarakat abai menjalankan prokes. Prokes mengendor, lantaran kurangnya efek jera. Terlebih belum adanya sanksi yang berlaku selama ini.

Perluas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi

Wakil Ketua Komisi C DPRD Sleman Guntur Yoga Purnawan ST mendorong pemerintah daerah lebih memperluas akses sistem informasi pelayanan publik sampai level terkecil pemerintahan. Setidaknya di tingkat wilayah kapanewon dan kalurahan.