Buruh Tuntut Kenaikan Upah 15 Persen di 2023

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bantul berharap ada kenaikan upah bagi buruh di 2023 mendatang. Tuntutan kenaikan upah itu berdasar atas semakin besarnya jumlah kebutuhan para pekerja, akibat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Penetapan UMP Sepihak, Gubernur Rentan Gugatan PTUN

Sekprov Pemprov DIJ Kadarmanata Baskara Aji memastikan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022 telah melalui kajian. Jajarannya mempertimbangkan penetapan dari beberapa aspek. Termasuk keterlibatan lintas asosiasi dari buruh hingga pengusaha di Jogjakarta.

Serikat Buruh Desak Pemprov DIJ Evaluasi PPKM

oordinator Wilayah (Korwil) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)  DIJ meminta dan memohon supaya Pemprov DIJ menyampaikan kepada pemerintah pusat agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 tidak diperpanjang kembali.

Minta Dana Bagi Hasil Cukai untuk Vaksin Buruh Pabrik Rokok

Pekerja buruh pabrik rokok di DIJ menuntut Dana Bagi Hasil Cukai – Cukai Hasil Tembakau (DBHC-CHT) bisa diperuntukkan bagi mereka. Tak diperbolehkan dalam bentuk bantuan sosial, paling tidak untuk kesehatan buruh pabrik rokok. 

Ruswadi : Aduan Tenaga Kerja Kembalikan ke Perusahaan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinakertrans), DIJ  Aria Nugrahadi mengatakan saat ini telah hadir sistem pengaduan ketenagakerjaan yang dapat menjadi ruang bagi para tenaga kerja mengadukan berbagai persoalan yang dihadapi di perusahaanya.

Romantisasi Jogja Dikritik Kalangan Buruh

Romantisasi DIJ di media sosial mendapat sorotan dari kalangan buruh. Karena banyak akun-akun media sosial yang lebih mengangkat keindahan Jogja. Saat para buruh yang bekerja di Jogja tak sejahtera.

Buruh Minta HB ka 10 Nasehati HB X

Majelis Pekerja Buruh Indonesia di Jogjakarta meminta Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Bawono ka 10 (HB ka 10) menasehati Gubernur DIJ Hamengku Buwono X (HB X). Kaitannya adalah penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2021 yang tak sesuai kebutuhan hidup layak (KHL).

Siap Kerja Keras Asal Hotel Kembali Beroperasi

PHRI DIJ mencatat selama liburan panjang kali ini tingkat keterisian kamar hotel di DIJ. mencapai 90 persen. Tapi tidak dengan Grand Quality Hotel Jogja yang masih tutup. Tak ingin tempat bekerjanya lama tutup, para pegawai pun menyatakan siap bekerja keras asal hotel kembali beroperasi.

Buruh Desak HB X Surati Pemerintah Pusat dan DPR RI

Aliansi buruh mendesak Gubernur DIJ Hamengku Buwono X bersurat ke Presiden Joko Widodo untuk mencabut Undang – Undang Cipta Kerja. Selain itu juga mendorong agar mengirimkan mosi tidak percaya kepada pemerintah pusat, DPR RI dan partai pendukung UU Cipta Kerja.

KSPSI DIJ: Upah yang Dipotong Adalah Hutang

Mulai dibukanya kembali perusahaan, dengan kembali memperkejakan karyawan yang dirumahkan disambut baik. Hanya hak-hak karyawan yang dipekerjakan kembali, serta jaminan keamanan dari penyebaran Covid-19 perlu diperhatikan.

Seminggu Kerja Diupah Rp 100 Ribu

PT Kharisma Export sudah tiga bulan ini tak dapat membayar gaji pekerjanya secara utuh. Perusahaan yang bergerak dibidang furnitur ini mengklaim mengalami kerugian.