Keberadaan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1/2021 tentang Pengendalian Penyampian Pendapat di Muka Umum menuai pro dan kontra. Keberadaan aturan tersebut tengah dikaji Ombudsman Republik Indonesia (RI) wilayah DIJ, setelah dilaporkan oleh Aliansi Rakyak untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) beberapa waktu lalu.
Gubernur DIJ Hamengku Buwono X mendapat dukungan dari pelaku ekonomi kawasan Malioboro. Dukungan datang setelah Aliansi Rakyat Demokrasi Yogyakarta (ARDY) melaporkan HB X ke Komnas HAM belum lama ini.
Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) yang beranggotakan jaringan masyarakat sipil melaporkan Gubernur DIJ Hamengku Buwono X ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pasalnya, HB X telah menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) berisi larangan unjuk rasa di kawasan Malioboro.
Tak mengacuhkan somasi terkait terbitnya Pergub DIJ Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Asosiasi Rakyat Untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) melaporkan Gubernur DIJ ke ORI Perwakilan DIJ.
Kemunculan Peraturan Gubernur (Pergub) DIJ Nomor 1 Tahun 2021 menjadi polemik. Pergub yang mengatur soal pengendalian pelaksanaan pendapat di mMuka umum pada ruang terbuka itu dinilai banyak kalangan tidak sesuai dengan banyak hal yang sudah disepakati di negeri ini.
Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) memberikan somasi terbuka untuk Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. Somasi berisi desakan untuk mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) No 1 Tahun 2021. Somasi terbuka itu dikirimkan langsung ke Kantor Gubernur di Kepatihan Jogja, Selasa (19/1) siang.