Hafidh Asrom

Masih ingat mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang diajarkan dari sekolah dasar (SD) hingga SMA di era 1980–1990-an silam? Ternyata mata pelajaran yang pemberlakuannya nyaris bersamaan dengan pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4) di masa Orde Baru tersebut cukup berkesan di hati Hafidh Asrom.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai pembudayaan nilai-nilai Pancasila melalui mata pelajaran seperti PMP akan lebih efektif. Alasannya, kesalahan mengenalkan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka telah dilakukan penyelenggara negara. Bahkan menghindari istilah Pancasila secara terbuka di kurikulum pendidikan dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menggantinya dengan sebutan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN).
“Murid-murid hanya mengenal teks yang dihafal saat upacara bendera saja, tanpa diberi pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya,” katanya.
Menyadari itu, Hafidh menilai pentingnya menghidupkan kembali pelajaran PMP di sekolah-sekolah. Itu demi menekan menurunnya penghayatan dan pengamalan, serta pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila. “Pembudayaan nilai-nilai Pancasila itu sebaiknya lebih ditekankan kepada para pejabat negara. Sekarang ini banyak penyelenggara negara yang terlibat korupsi, melanggar etika-moral dan lain-lain,” ungkapnya.
Dampak dari itu menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena itu, para penyelenggara negara tersebut harus menjadi sasaran prioritas pencerahan terhadap pentingnya pembudayaan nilai-nilai Pancasila.
“Jadi para penyelenggara negara harus diberi pemahaman betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila itu tumbuh di dalam diri mereka,” ungkapnya. (kus/jko/ong)

Sosok & Sisi Lain