Menurutnya, kesadaran warga mengurus legalitas perizinan untuk keperluan apa pun harus didukung pemerintah. Bentuk dukungan itu berupa kemudahan dalam proses pengurusannya. “Hal itu masih menjadi ‘PR’ pemerintah yang harus diselesaikan supaya banyak investor yang masuk ke Sleman,” ujarnya, Selasa (10/5/2022).
Terkait hal itu, Suryana mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi pelayanan perizinan. Juga tentang transparansi alur dan biaya pengurusan dokumen pelengkap perizinan. Sehingga masyarakat bisa memantau secara aktual jalannya pengurusan proses perizinan yang diajukan. “Ini harus jadi perhatian pemerintah. Jangn tutup mata terhadap keluhan masyarakat,” kritiknya.
Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, Suryana mengingatkan bahwa sat ini sebagian pelayanan perizinan telah memanfatkan online single submission (OSS). Nyatanya, kata Suryana, pelayanan OSS juga sering dikeluhkan masyarakat. itu akibat lambannya proses verifikasi yang memakan waktu beberapa hari. “Itu belum termasuk syarat-syarat yang dinilai berbelit,” beber tokoh masyarakat asal Mlati itu.
Demi memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat, Suryana usul kepada pemerintah daerah untuk memotong alur proses perizinan. Supaya lebih sederhana dan cepat selesai. “Kesan mengurus izin di Sleman lama dan sulit itu harus dihapus. Sebaliknya, ciptakan kesan kalau pengurusan izin di Sleman mudah dan cepat,” pintanya.(yog) Editor : Editor Content