Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengadaan Barang/Jasa untuk Pelaku UMKM

Y
Penulis: Yogi Isti Pujiaji❯

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sleman R.B. Ramelan SE
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sleman R.B. Ramelan SE


Advertisement

SLEMAN - Melek teknologi dan kemandirian digital menjadi sebuah keniscayaan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar naik kelas. Terlebih di era belanja online seperti sekarang. Bahkan pemerintah pun melakukan transaksi digital dalam pengadaan barang dan jasa.


Terkait hal tersebut, Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sleman R.B. Ramelan SE mengimbau pelaku UMKM untuk meng-up grade diri terhadap perkembangan teknologi digital. Supaya bisa ikut tender pengadaan barang dan jasa pemerintah.


Di sisi lain, Ramelan usul kepada pemerintah daerah agar memberikan ruang dan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk mengikuti tender pengadaan barang/jasa. Salah satunya dengan membuat aplikasi transaksi digital sendiri. Yang lebih bersifat lokal dan spesifik untuk pengadaan barang/jasa pemerintah. "Tanpa biaya atau fee layanan. Dan dengan tempo pembayaran cepat," ujarnya kemarin.

Advertisement


Politikus PDI Perjuangan itu optimistis, pemerintah daerah mampu membiayai pembuatan aplikasi digital untuk pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan APBD. Termasuk biaya pemeliharaannya.


Hal itu demi menjaga eksistensi UMKM. Sebab, para pelaku usaha bukan hanya dikenai biaya layanan dalam setiap transaksi lewat marketplace yang ada saat ini. Tapi juga kena pajak.


Menurut Ramelan, kondisi itu cukup memberatkan pelaku UMKM. Apalagi jika pembayaran transaksi harus ngendon cukup lama di perusahaan pengelola aplikasi marketplace. "UMKM akan 'menjerit'," ungkapnya.

Advertisement


Sebagaimana diketahui, sejauh ini ada dua platform digital utama yang menjadi sarana transaksi pengadaan barang/jasa pemerintah. Yakni Inaproc dan Mbiz (Mbizmarket).


Inaproc dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) lewat aplikasi e-katalog. Sedangkan Mbiz oleh swasta.


Kedua platform tersebut menyediakan etalase digital bagi perusahaan mana pun -biasa disebut dengan istilah penyedia- untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.


Mbiz mengenakan biaya layanan (platform fee) sebesar 0,0225 persen. dari subtotal transaksi. Sedangkan biaya layanan Inaproc bervariasi tergantung produk dan penyedianya.


Maka dari itu, Ramelan mendorong pemerintah daerah segera membuat platform digital marketing sendiri. Agar tak lagi mengandalkan aplikasi berbayar yang memberatkan pelaku UMKM peserta tender pengadaan barang dan jasa.


Ramelan mengatakan, upaya itu sebagai langkah konkret pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada pelaku UMKM. Sekaligus meningkatkan daya saing usaha dan kualitas produk lokal.


Selain itu, Ramelan juga mengusulkan pemberian insentif bagi pengusaha yang telah memberikan sumbangsih terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Insentif itu tidak harus berbentuk bantuan atau modal. Tapi bisa berupa program promosi atau sejenisnya. Supaya pelaku usaha lebih bersemangat. "Yang penting ada timbal baliknya bagi pengusaha," tuturnya. (yog)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Kebumen Soroti Potensi Wisata Besar, tapi PAD Tertinggal

DPRD Kebumen Soroti Potensi Wisata Besar, tapi PAD Tertinggal

Potensi pariwisata Kebumen yang besar belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). DPRD Kebumen pun mendesak organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu pendapatan agar...

Pemkab Kulon Progo Bentuk Tim Ad Hoc Guna Berantas Reklame Ilegal dan Genjot PAD Pajak

Pemkab Kulon Progo Bentuk Tim Ad Hoc Guna Berantas Reklame Ilegal dan Genjot PAD Pajak

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo mengambil langkah tegas untuk mengatasi maraknya pemasangan reklame ilegal yang merugikan pendapatan daerah. Pemkab resmi membentuk Tim Ad Hoc lintas Organisasi Perangkat Daerah

Bantul Masih Harus Kejar Rp 495 Miliar, Dua Bulan Tersisa, Pendapatan Baru Terealisasi 78,98 Persen

Bantul Masih Harus Kejar Rp 495 Miliar, Dua Bulan Tersisa, Pendapatan Baru Terealisasi 78,98 Persen

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul masih memiliki pekerjaan besar untuk memenuhi target pendapatan daerah 2026. Hingga Oktober, realisasi penerimaan baru mencapai Rp 1,86 triliun atau 78,98 persen dari target Rp2,35...

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer