Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PBG Sleman Capai 2.190 Permohonan, DPUPKP Percepat Proses Pelayanan, Bisa Selesai dalam Dua Hari

D
Penulis: Delima Purnamasari❯

 

Kepala Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan DPUPKP Sleman, Martinus Doni Purbo Kuncahyo
Kepala Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan DPUPKP Sleman, Martinus Doni Purbo Kuncahyo

SLEMAN - Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) jadi dokumen penting untuk memastikan konstruksi memenuhi standar teknis dan persyaratan. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman mencatat permohonan PBG telah mencapai 2.190. Dari jumlah itu masih ada yang proses tinjau, perbaikan dari pemohon, hingga yang sudah keluar rekomendasi teknisnya.


Advertisement

Kepala Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan DPUPKP Sleman Martinus Doni Purbo Kuncahyo menjelaskan, atas permohonan yang tinggi ini sudah dibuat standar prosedur pelayanan. Khusus untuk bangunan sederhana, PBG bisa selesai dengan dua hari asalkan persyaratan lengkap dan benar.

Hal itu dimungkinkan karena di dalam SIMBG sebagai laman pengurusan PBG terdapat fasilitasi prototipe untuk lahan kosong yang belum terbangun. Lewat mekanisme ini prosesnya memang jadi lebih mudah dan cepat.

"Untuk nanti bangunannya sesuai tidak dengan prototipe, ada sertifikat laik fungsi untuk mengontrolnya," terang Doni saat ditemui di ruangannya Jumat (7/11).

Advertisement

Sementara untuk bangunan yang sudah terbangun, prosesnya juga dipastikan tetap cepat. Asalkan sesuai dengan dokumen administrasi yang diajukan.

Doni menilai, proses PBG kerap lama pada tahap konsultasi teknis karena ada banyak perbedaan bangunan ditemukan saat peninjauan lokasi.

"PBG ini sangat penting sebagai legalitas bangunan. Diatur itu ketinggiannya berapa dan teknis konstruksinya juga," tegasnya.

Advertisement

DPUPKP juga memiliki tim pengawasan untuk melakukan monitoring rutin. Termasuk memberikan pendampingan. Utamanya pada bangunan yang baru terbangun. Umumnya, DPUPKP juga mendapat aduan dari pemangku wilayah setempat. Apabila ditemukan ada pelanggaran nantinya akan diberi surat peringatan. Kalaupun tidak kooperatif dapat ditutup lewat Satpol PP.

"Untuk pengurusan PBG ini ada retribusi yang tergantung keluasan bangunan dan fungsinya. Semua sesuai dengan regulasi," tambahnya. (del)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pembangunan Resort Watu Bolong Gunungkidul Diperintahkan Berhenti, Perizinan Belum Tuntas

Pembangunan Resort Watu Bolong Gunungkidul Diperintahkan Berhenti, Perizinan Belum Tuntas

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana,) Kabupaten Gunungkidul memerintahkan penghentian pembangunan Resort Watu Bolong di kawasan pantai Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari. Perin

Targetkan Terselesaikan Agustus, Sebanyak 620 Permohonan PBG di Kota Jogja Masih Mandek

Targetkan Terselesaikan Agustus, Sebanyak 620 Permohonan PBG di Kota Jogja Masih Mandek

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jogja mencatat masih ada 620 permohonan persetujuan bangunan gedung (PBG) yang belum diproses sejak 2022 hingga 2025.

Molor! Pemohon Keluhkan Pengajuan Izin PBG Lambat, Harus Nunggu 2,5 Tahun: Ini Kata Hasto Wardoyo

Molor! Pemohon Keluhkan Pengajuan Izin PBG Lambat, Harus Nunggu 2,5 Tahun: Ini Kata Hasto Wardoyo

Pengajuan persetujuan bangunan gedung (PBG) di Kota Jogja masih dikeluhkan lambat. Bahkan, ada pemohon yang harus menunggu hingga 2,5 tahun untuk mendapatkan izin. Menyikapi kondisi tersebut,

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer