
SLEMAN - Peredaran minuman beralkohol (mihol) sangat meresahkan masyarakat. Itu baik mihol bermerek maupun oplosan.
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sleman Dara Ayu Suharto SH mendesak pemerintah daerah agar lebih getol dalam memerangi peredaran mihol dan oplosan.
Saat ini, dewan melalui panitia khusus, tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dara berharap, regulasi tersebut nantinya bisa menjadi payung hukum yang kuat. Untuk pengawasan sekaligus penindakan atas pelanggaran edar mihol dan oplosan.
Baca Juga: Partai Gerindra Kebumen Pastikan Dukung Pembentukan Koperasi Merah Putih
Sebagaimana draf raperda, pengendalian dan pengawasan mihol dan oplosan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Di antaranya, mengawasi produksi mihol oleh industri. Selain itu melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, pengadaan, peredaran, dan penjualan mihol sesuai dengan pertimbangan karakteristik dan budaya lokal.
Tempat-tempat yang boleh atau dilarang jualan mihol juga ada aturannya. "Jika terjadi pelanggaran atas peredaran mihol dan oplosan, pemerintah daerah harus segera melakukan penyelidikan dan penyidikan. Bahkan menjatuhkan sanksi bagi pelakunya," pinta kader Partai Gerindra itu.
Baca Juga: Mulai Susun Draf Perubahan Regulasi, Pemkab Sleman Akan Larang Penjualan Mihol Online
Soal larangan berjualan, pengecer dan penjual langsung tidak boleh memperdagangkan mihol di lokasi yang berdekatan dengan gelanggang remaja, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil dan/atau toko, penginapan remaja, dan bumi perkemahan. Bahkan di warung-warung, pasar tradisional, minimarket, serta tempat keramaian, karaoke/rumah musik, dan kafe juga dilarang.
Selain itu, lokasi yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan permukiman. "Penjual langsung dan/atau pengecer dilarang mengiklankan mihol di media massa apa pun. Maupun media ruang," tegasnya.
Baca Juga: Ketua DPRD Sleman Y. Gustan Ganda Pernah Jadi Wakil Ketua Slemania, saat Tandang Ada Delegasi ke Suporter Lain
Hal lain yang perlu menjadi perhatian masyarakat, lanjut Dara, draf raperda melarang setiap orang meminum minuman yang mengandung alkohol di tempat umum. Kecuali di tempat yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol.
Misalnya di hotel bersertifikat bintang. Serta hotel selain bintang 3, 4, dan 5 yang mempunyai jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit lima ribu orang setiap tahun. Kemudian restoran bintang 3, bar, pub, dan karaoke yang menyatu dengan hotel bintang 3, 4, dan 5. Serta kelab malam. "Itu pun hanya diperbolehkan diminum atau dikonsumsi di tempat. Tidak dibawa pulang," ingat tokoh asal Balecatur, Gamping. (yog)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




