
RADAR JOGJA – Ombudsman RI mengusulkan pemerintah untuk melanjutkan pemberian bantuan pangan setiap bulan. Hal itu dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang membutuhkan.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, pihaknya sedang merancang sebuah saran kepada pemerintah sebelum akhir Juni ini. Ombudsman akan menyampaikan perlunya program bantuan pangan ini untuk tetap dilaksanakan.
Yeka menjelaskan, bantuan pangan yang sudah berjalan sejak tahun lalu. Ia menilai, kualitas bahan pangan yang disalurkan oleh pemerintah saat ini sudah bagus.
Di mana program bantuan pangan berupa beras yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) diambil dari luar. Bantuan pangan berupa beras itu sangat dinanti oleh KPM.
“Meski pemerintah sudah menetapkan bahwa bantuan ini akan dilanjutkan pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024,” ujarnya saat meninjau stok beras di Gudang Bulog Purwomartani, Kalasan, Sleman Rabu (19/6).
Kunjungannya ke gudang Bulog tersebut untuk memantau ketersediaan beras. Baik beras dari luar negeri maupun dalam negeri. “Terlihat bahwa di gudang Purwomartani cukup melimpah, baik itu beras lokal maupun luar negeri,” ungkapnya.
Yeka menyebut, dengan ketersediaan yang cukup, pemerintah siap untuk melakukan stabilisasi harga beras ketika dibutuhkan. Menurutnya, bantuan pangan memiliki potensi untuk mengendalikan pasokan serta inflasi.
Terlebih musim panen raya akan segera berakhir. Dengan pemberian bantuan pangan setiap bulan, menurutnya, secara otomatis pemerintah telah menjaga agar angka kemiskinan tidak bertambah.
Di samping itu, memasuki masa pilkada, Yeka berharap stabilitas harga pangan di Indonesia harus lebih diperhatikan dan diprioritaskan oleh pemerintah.
"Ombudsman akan segera memberikan catatan masukan kepada pemerintah, khususnya kepada Menteri Keuangan agar program bantuan pangan ini tetap dilakukan dan disalurkan setiap bulan," ucap Yeka.
Selain itu, kata Yeka, pemberian bantuan pangan juga berguna untuk mencegah pelaku usaha memainkan harga di pasar pada bulan-bulan kosong pembagian beras.
"Kalau kebijakan itu terus di-maintenance ada setiap bulan, maka pasar akan membaca sebagai sinyal untuk tidak memainkan harga," imbuhnya.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9 triliun untuk melanjutkan bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) bagi 22 juta KPM di seluruh Indonesia. Bantuan pangan itu sudah dijalankan dari tahun lalu. Kemudian pada 2024 dijalankan pada Januari hingga Juni.
"Pak Presiden sudah memutuskan dalam rapat internal untuk memberikan pangan pada bulan 8 (Agustus), bulan 10 (November), dan bulan 12 (Desember)," bebernya.
Arief menyampaikan, bantuan pangan beras tersebut juga tidak dilakukan penuh sebanyak 12 bulan. Lantaran menyesuaikan dengan APBN.
Selain itu, pihaknya juga melakukan pengecekan pelaksanaan bantuan pangan yang dilakukan di lapangan. “Salah satunya PT Pos, kemudian mengecek by name, by address, dan by picture," katanya. (tyo/eno)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




