Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jatuh Tempo Pembayaran PBB P2 di Sleman Dipercepat Jadi Bulan Juni

D
Penulis: Delima Purnamasari❯
JADWAL MAJU: Jajaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman saat memberikan keterangan terkait jatuh tempo pembayaran PBB P2 di Pendopo Parasamya Sleman (13/6).
JADWAL MAJU: Jajaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman saat memberikan keterangan terkait jatuh tempo pembayaran PBB P2 di Pendopo Parasamya Sleman (13/6).

 


Advertisement


RADAR JOGJA – Jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) maju menjadi 30 Juni. Pada tahun-tahun sebelumnya, jatuh tempo pembayaran dijadwalkan setiap 30 September.


Kabid Penagihan dan Pengembangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman Muh Yunan Nurtrianto menyebut, perubahan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 59 Ayat 5.

Isinya mengatur bahwa jangka waktu penyetoran PBB paling lama enam bulan sejak pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Sedangkan SPPT sendiri telah dikirim pada 2 Januari lalu. “Percepatan realisasi pembayaran ini dilakukan dengan sosialisasi yang masif,” katanya Kamis (13/6).

Advertisement


Yunan mengaku pihaknya telah memasang baliho di 86 kalurahan dan kantor kapanewon mengenai jatuh tempo ini. Nantinya, juga akan dilakukan pekan pembayaran dan jemput bola di tingkat RT, RW, dan padukuhan. “Apabila PBB lancar, pembangunan bisa segera direalisasikan,” katanya.


BKAD Sleman juga menargetkan ada tujuh kapanewon yang melunasi PBB P2 seratus persen. Di antaranya, Tempel, Turi, Cangkringan, Moyudan, Seyegan, Minggir, Prambanan. Namun, sampai 31 Mei ini, baru Kapanewon Cangkringan yang sudah lunas.


Budi yang merupakan pekerja di Sleman mengaku, belum mengetahui majunya jatuh tempo pembayaran PBB P2 ini. “Sosialisasinya belum merata, kalau sosialisasinya sudah merata baru diberlakukan,” katanya.

Advertisement


Meski demikian, dirinya mengaku tidak ada kendala dalam pembayaran karena hadirnya mobil pajak yang masuk ke kalurahannya. “Kepala dusun sudah memberi informasi. Jadi untuk pembayarannya lebih enak,” tuturnya. (cr1/eno)

Advertisement
Editor : Satria Pradika
Sumber : Radar Jogja
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

PBB-P2 Gunungkidul Sudah Tembus Rp 20,3 Miliar, Masih Kejar Rp 5,74 Miliar

PBB-P2 Gunungkidul Sudah Tembus Rp 20,3 Miliar, Masih Kejar Rp 5,74 Miliar

Kepala Bidang Penagihan, Pelayanan, dan Pengendalian BKAD Gunungkidul Aji Sukendro 

Pemkab Gunungkidul Incar Warga di Luar Daerah Bayar PBB-P2 Pakai QRIS dan VA

Pemkab Gunungkidul Incar Warga di Luar Daerah Bayar PBB-P2 Pakai QRIS dan VA

Kepala Bidang Penagihan, Pelayanan, dan Pengendalian BKAD Kabupaten Gunungkidul Aji Sukendro.Pemkab Gunungkidul Incar Warga di Luar Daerah Bayar PBB-P2 Pakai QRIS dan VA 

Jalan Rusak hingga Minim PJU, Komisi C Sleman Minta Pemprov DIY Tingkatkan Kualitas Insfrastruktur

Jalan Rusak hingga Minim PJU, Komisi C Sleman Minta Pemprov DIY Tingkatkan Kualitas Insfrastruktur

Komisi C DPRD Sleman mendorong Pemprov DIY meningkatkan kualitas infrastruktur jalan provinsi di wilayah Kabupaten Sleman. Sejumlah persoalan menjadi perhatian, mulai dari jalan berlubang, drainase, minimnya lampu ..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer