Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Minta Pegawai Pemkab Sleman Tak Malas-malasan Bekerja Usai Libur Panjang Lebaran

I
Penulis: Iwan Nurwanto❯
PELAYANAN: Wakil Ketua Komisi A DPRD Sleman Ani Martanti.
PELAYANAN: Wakil Ketua Komisi A DPRD Sleman Ani Martanti.

SLEMAN - Komisi A DPRD Sleman meminta agar pegawai di lingkup pemerintahan tidak malas bekerja seusai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.


Advertisement

Legislatif pun mendorong agar pelayanan publik tetap harus diutamakan meski sudah ada kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).


Wakil Ketua Komisi A DPRD Sleman Ani Martanti mengatakan, pelayanan bagi masyarakat hukumnya wajib disediakan oleh pemerintah.

Dia pun berharap agar para pegawai di lingkup Pemkab Sleman tidak malas-malasan bekerja usai menjalani libur panjang lebaran.

Advertisement


Ani menyebut, kalau berbagai hal yang menyangkut pelayanan publik juga harus disediakan secara offline. Terlebih pada sektor-sektor menyangkut pelayanan yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat.


“Harapannya (pegawai Pemkab Sleman tidak malas bekerja usai libur panjang). Pelayanan hukumnya wajib dan yang menyangkut pelayanan wajib offline,” ujar Ani saat dihubungi, Selasa (16/4).


Sebagaimana diketahui, Pemkab Sleman memang menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 01 Tahun 2024 terkait kelonggaran bagi ASN di beberapa instansi tertentu untuk melaksanakan WFH pada 16-17 April 2024.

Advertisement

Pj Sekda Sleman Eka Suryo Prihantoro pun mengeluarkan SE Nomor 225 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H di Lingkungan Pemkab Sleman.


Eka menjelaskan, kalau edaran tersebut dimaksudkan untuk mendukung kelancaran arus balik dan mengantisipasi potensi kepadatan dan kemacetan lalu lintas.

Khususnya, pada ruas-ruas jalan nasional yang digunakan para pemudik.


“Jadi ini untuk mengatur pegawai ASN yang mudik ke luar daerah dan jauh, yang kesulitan menempuh perjalanan balik karena kemacetan lalu lintas di sepanjang ruas jalan arus baliknya,” kata Eka dalam keterangannya.


Pada kebijakan WFH bagi ASN tersebut, pelaksanaannya juga diterapkan dalam beberapa ketentuan.

Di mana, ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang dapat menerapkan WFH 50 persen.

Namun, juga ada OPD yang wajib tetap melaksanakan work from office (WFO) 100 persen.


Diterangkan Eka, ketentuan 50 persen WFH hanya berlaku untuk perangkat daerah yang melaksanakan tugas layanan administrasi pemerintahan seperti perumus kebijakan, penelitian, perencanaan, analisis, monitoring, dan evaluasi.

Ketentuan ini juga berlaku untuk pelaksana tugas layanan dukungan pimpinan seperti kesekretariatan, keprotokolan, juga kehumasan.


“Sedangkan untuk pelaksana tugas layanan masyarakat terkait kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar sistem menerapkan 100 persen WFO,” bebernya.


Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sleman Budi Pramono menyatakan, pihaknya juga melakukan pengawasan dan pengendalian penerapan SE tersebut.

Pihaknya akan memantau baik secara administratif melalui catatan e-presensi Kabupaten Sleman maupun pemantauan langsung bersama perangkat daerah terkait di kantor-kantor dan juga fasilitas pelayanan kesehatan yang


“Akan kami pilih secara acak pada hari Selasa 16 April,” ungkap Budi. (inu)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Jawa Pos - Radar Jogja edisi Sabtu, 21 November 2026

Jawa Pos - Radar Jogja edisi Sabtu, 21 November 2026

Kekecewaan mendalam meledak di Maguwoharjo International Stadium (MagIS), kemarin (20/11) sore. Sejumlah Sleman Fans turun ke lapangan seusai PSS Sleman dipermalukan Arema FC dengan skor telak 0-3 pada pekan ke-10 Super

Komisi B DPRD Sleman Jajaki Peluang Potensi PAD dari Kontribusi PDAM Tirtamarta Kota Jogja

Komisi B DPRD Sleman Jajaki Peluang Potensi PAD dari Kontribusi PDAM Tirtamarta Kota Jogja

Pemerintah Kabupaten Sleman membuka peluang penambahan pendapatan asli daerah (PAD) dari pemanfaatan ruang jalan oleh jaringan perpipaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Kota Jogja. Komisi B DPRD Sleman ...

Komisi A DPRD Sleman Bahas Integrasi Perizinan di DPMPTSP Kota Jogja, Benahi Tata Kelola Reklame

Komisi A DPRD Sleman Bahas Integrasi Perizinan di DPMPTSP Kota Jogja, Benahi Tata Kelola Reklame

Penataan reklame dan integrasi layanan perizinan menjadi perhatian Komisi A DPRD Kabupaten Sleman dalam upaya membenahi tata kelola investasi daerah. Sejumlah persoalan, mulai dari panggung reklame yang tidak terurus...

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer