Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Deadline Pelaporan dan Pembayaran SPTPD Tanggal 10 Setiap Bulan

I
Penulis: Iwan Nurwanto❯

 

SIAP: Kepala BKAD Sleman Haris Sutarta. (Iwan Nurwanto/Radar Jogja)
SIAP: Kepala BKAD Sleman Haris Sutarta. (Iwan Nurwanto/Radar Jogja)

RADAR JOGJA - Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) mengamanatkan bahwa pembayaran dan pelaporan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) saat ini dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Ketentuan tersebut berlaku per Januari 2024. Adapun keterlambatan atas kewajiban tersebut berupa sanksi administrasi 1 persen.


Advertisement

Hal itu diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Serta Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023, yang juga mengatur tentang PDRB. 

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Haris Sutarta mengungkapkan, berdasarkan regulasi terbaru tersebut memang ada beberapa perubahan kebijakan terkait mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Oleh karena itu, para wajib pajak diimbau melakukan penyesuaian demi kelancaran pelaksanaan pelaporan serta pembayaran pajak dan retribusi daerah. "Teknis pelaksanaan pembayaran dan pelaporan SPTPD lebih lanjut diatur dengan peraturan daerah dan peraturan bupati. Sosialisasi kepada wajib pajak kami lakukan secara bertahap," jelasnya kemarin.

Advertisement

Haris berharap, dari sosialisasi tersebut para wajib pajak di Sleman bisa memahami apa saja aturan baru atau perubahan ketentuan terkait mekanisme pembayaran pajak dan retribusi. Sehingga pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman dari sektor pajak tetap optimal.

Lebih lanjut, Haris mengungkapkan perbedaan  tentang jenis pajak berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRB dengan UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Masing-masing menjelaskan tentang pajak yang dipungut berdasarkan penetapan dan yang bisa dihitung dan dilaporkan serta dibayarkan sendiri oleh wajib pajak.

Merujuk regulasi lama (UU 28/2009), pajak yang dipungut berdasarkan penetapan, antara lain, air tanah, reklame, dan PBB-P2. Sedangkan pajak yang bisa dihitung, dilaporkan, dan dibayarkan oleh wajib pajak sendiri, di antaranya, pajak hotel, restoran, hiburan, PPJ, MBLB, parkir, dan BPHTB.

Advertisement

Sementara itu, UU No 1/2022 mengatur jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan adalah PBB-P2, reklame, PAT, opsen PKB, dan opsen BBNKB. Sedangkan pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak, antara lain, BPHTB, PBJT atas makan/minum (restoran), perhotelan, parkir, tenaga listrik, serta kesenian dan hiburan. Juga MBLB. (inu/eno)

 

 

 

 

Advertisement
Editor : Satria Pradika
Sumber : Radar Jogja
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Nyicil Ayem, Pemkab Gunungkidul Sudah Siapkan Anggaran Rp 168,71 M untuk Gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu

Nyicil Ayem, Pemkab Gunungkidul Sudah Siapkan Anggaran Rp 168,71 M untuk Gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu

Putus Kontrak Hanya jika Langgar Aturan, Pemkab Gunungkidul Pastikan Tak Ada PHK PPPK karena Efisiensi Anggaran

Viral Sengketa Pajak Rp2 Triliun di Swiss, Nama Hashim Djojohadikusumo Kembali Disorot Warganet

Viral Sengketa Pajak Rp2 Triliun di Swiss, Nama Hashim Djojohadikusumo Kembali Disorot Warganet

Nama Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto, kembali menjadi sorotan publik. Perhatian warganet tertuju pada sengketa pajak yang pernah melibatkan Hashim dan istrinya dengan otoritas pajak di Swiss.

Transfer Bank Kena Pajak Mulai 9 November 2026? Ini Penjelasan Mentri Keuangan

Transfer Bank Kena Pajak Mulai 9 November 2026? Ini Penjelasan Mentri Keuangan

Kabar mengenai pemberlakuan pajak atas transfer antarbank dan dompet digital mulai 9 November 2026 ramai diperbincangkan. Namun, pemerintah memastikan informasi tersebut tidak berkaitan dengan kebijakan baru yang..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer