Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPU Sleman Tegaskan Kampanye di Lembaga Pendidikan Harus Bebas Atribut, Termasuk Bagi Pendukung

I
Penulis: Iwan Nurwanto❯

Ketua 

Ketua KPU Sleman Ahmad Baehaqi.
Ketua KPU Sleman Ahmad Baehaqi.


Advertisement

 

SLEMAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman menegaskan atribut kampanye tidak boleh hadir di lembaga pendidikan. Meskipun, kegiatan kampanyenya sendiri diperbolehkan.

Peraturan tersebut pun berlaku bagi pendukung atau simpatisan yang hadir dalam kegiatan.

Advertisement


Ketua KPU Sleman Ahmad Baehaqi mengatakan, sesuai peraturan yang berlaku kegiatan kampanye di lembaga pendidikan atau fasilitas pemerintah memang tidak boleh membawa atribut.

Itu meliputi bendera partai politik hingga alat peraga kampanye seperti banner, poster, dan foto yang memuat nomor urut atau ajakan memilih. Baik itu yang dibawa peserta pemilu maupun pendukungnya.


Baehaqi menyatakan, peserta pemilu yang melaksanakan kampanye di lembaga pendidikan seperti kampus juga wajib memiliki izin resmi.

Advertisement

Selain itu, diundang langsung oleh pemilik lembaga, tanpa mengajukan permohonan untuk melakukan kampanye di lembaga tersebut.


Lebih lanjut, dia juga meminta agar lembaga pendidikan juga berlaku adil terhadap peserta pemilu.

Artinya tidak membedakan tentang izin, porsi penyampaian, ruang, dan waktu tiap calon ketika melakukan kampanye di lembaga pendidikan.


“Untuk kampanye di lembaga pendidikan simpatisan yang hadir tidak boleh membawa atribut dan APK, namun calon dapat menyampaikan visi misinya,” ujar Baehaqi, Minggu (10/12).


Sebelumnya, Ketua Bawaslu Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar menyampaikan, aturan tentang bagaimana kampanye di lembaga pendidikan sudah diatur dalam Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 65/PUU-XXI/2023.

Dalam aturan tersebut ada beberapa batasan bagi peserta pemilu ketika melakukan kampanye di lembaga pendidikan atau fasilitas milik pemerintah.

Baca Juga: Ini 4 SMA Negeri Terbaik di Gunungkidul, SMAN 1 Karangmojo Termasuk, Sedangkan Jawaranya Adalah...
Dijelaskannya, para peserta pemilu yang hadir dalam kegiatan di lembaga pendidikan juga harus mendapatkan undangan resmi atau izin pihak pengelola kampus.

Dalam aturan itu peserta pemilu dilarang membagi-bagikan atribut kampanye.


“Boleh sebagai narasumber atau undangan, tapi tidak boleh menyebarkan bahan kampanye seperti booklet, stiker, atau yang lainnya,” terang Arjuna. (inu)

Advertisement
Editor : Amin Surachmad
Sumber : Radar Jogja
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Menilik MPLS di SMP Gotong Royong, Hanya Terima Tiga Siswa Baru di Tengah Fasilitas Sekolah Kurang Layak

Menilik MPLS di SMP Gotong Royong, Hanya Terima Tiga Siswa Baru di Tengah Fasilitas Sekolah Kurang Layak

Masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) dimulai pada Senin (13/7). Di tengah hingar bingar kesenangan para siswa menyambut lingkungan barunya, ada sekolah yang beroperasi di tengah keprihatinan,  yakni SMP Gotong

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer