Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BKAD Sosialisasikan Peraturan Baru

I
Penulis: Iwan Nurwanto❯
OPTIMALKAN: Suasana sosialisasi tentang peraturan baru pajak dan retribusi daerah kepada wajib pajak di kabupaten Sleman. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh BKAD Sleman, Kamis (16/11).
OPTIMALKAN: Suasana sosialisasi tentang peraturan baru pajak dan retribusi daerah kepada wajib pajak di kabupaten Sleman. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh BKAD Sleman, Kamis (16/11).

 


Advertisement

RADAR JOGJA - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman melakukan sosialisasi peraturan baru tentang kebijakan pajak dan retribusi daerah, Kamis (16/11). Sosialisasi ini mengundang seluruh wajib pajak di Kabupaten Sleman secara bertahap.

Kepala BKAD Sleman Haris Sutarta mengatakan, kegiatan sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut peraturan pemerintah (PP). Yakni UU No. 1 / 2022 tentang HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah) dan Peraturan Pemerintah No. 35/ 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Haris menjelaskan, PP nantinya akan diterapkan di tingkat kabupaten dengan penyusunan peraturan daerah (perda) dan peraturan bupati (perbup). Hal itulah yang mendasari pihaknya untuk mensosialisasikan. “Sehingga dapat memahami tentang peraturan baru ini,’’ ujarnya.

Advertisement

Sampai saat ini pemkab telah menyelesaikan rancangan perda-nya dan telah menyusun perbup-nya. Namun untuk bisa diterapkan, Pemkab Sleman harus melakukan harmonisasi dengan Direktorat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Untuk mengejar waktu supaya bisa segera diterapkan, sosialisasi kepada wajib pajak dilakukan secara bertahap. “Kami undang 50 wajib pajak setiap kegiatannya," ujarnya.

Terkait dengan pelaksanaan peraturan pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini berlaku. Menurutnya sudah berjalan sangat baik.Namun karena adanya undang-undang baru maka pemerintah dan wajib pajak harus menyesuaikan beberapa hal. Salah satunya adalah dalam hal teknis pelaksanaannya.

Dia pun berharap, dengan sosialisasi tersebut nantinya para wajib pajak di Sleman bisa memahami apa saja hal-hal yang berubah. Sehingga kemudian ketika diterapkan sektor pajak dan retribusi daerah bisa tetap berjalan optimal. (inu/din)

Advertisement
Editor : Satria Pradika
Sumber : Radar Jogja
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

PBB-P2 Gunungkidul Sudah Tembus Rp 20,3 Miliar, Masih Kejar Rp 5,74 Miliar

PBB-P2 Gunungkidul Sudah Tembus Rp 20,3 Miliar, Masih Kejar Rp 5,74 Miliar

Kepala Bidang Penagihan, Pelayanan, dan Pengendalian BKAD Gunungkidul Aji Sukendro 

Pemkab Gunungkidul Incar Warga di Luar Daerah Bayar PBB-P2 Pakai QRIS dan VA

Pemkab Gunungkidul Incar Warga di Luar Daerah Bayar PBB-P2 Pakai QRIS dan VA

Kepala Bidang Penagihan, Pelayanan, dan Pengendalian BKAD Kabupaten Gunungkidul Aji Sukendro.Pemkab Gunungkidul Incar Warga di Luar Daerah Bayar PBB-P2 Pakai QRIS dan VA 

Pemkab Kebumen Andalkan Retribusi Daerah sebagai Penerimaan PAD Terbesar

Pemkab Kebumen Andalkan Retribusi Daerah sebagai Penerimaan PAD Terbesar

Pemkab Kebumen Andalkan Retribusi Daerah sebagai Penerimaan PAD TerbesarPemkab Kebumen Andalkan Retribusi Daerah sebagai Penerimaan PAD Terbesar

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer