Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Waduh… Ternyata Ada Caleg di Sleman Yang Pasang APS di Sekolah Sampai Rumah Ibadah

I
Penulis: Iwan Nurwanto❯

Kepala Satpol PP Sleman Shavitri Nurmala Dewi -  IWAN NURWANTO
Kepala Satpol PP Sleman Shavitri Nurmala Dewi - IWAN NURWANTO


Advertisement

SLEMAN, RADAR JOGJA -  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Sleman mengaku telah menurunkan sejumlah alat peraga sosialisasi (APS) milik para calon legislatif (caleg) yang akan berkontestasi di Pemilu 2024.

APS tersebut terpaksa diturunkan petugas lantaran dipasang pada tempat yang tidak semestinya.

Kepala Satpol PP Sleman Shavitri Nurmala Dewi mengatakan, pihaknya memang sudah menerima laporan dari masyarakat bahwa ada APS milik partai politik dan caleg yang melakukan pelanggaran.

Advertisement

Di antaranya terpasang di sekitar kawasan sekolah dan rumah ibadah.

Evie sapaanya mengaku, dalam penindakan APS tersebut pihaknya juga berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Sleman.

Sehingga hal tersebut pun dapat disampaikan kepada partai politik (parpol) yang melakukan pelanggaran.

Advertisement

"Memang sudah ada laporan pemasangan APS di sekolah dan sekitar kawasan peribadatan, namun tidak sampai puluhan laporannya," ujar Evie, Selasa (14/11).

Dia menjelaskan, pemasangan APS memang memiliki aturan tersendiri.

Yakni tidak boleh dipasang di sekitar kawasan pendidikan seperti sekolah dan universitas, lalu rumah ibadah, lingkungan pemerintahan, serta fasilitas umum dan rumah sakit. 

Lebih lanjut, Evie menyebut, sebelum tanggal 28 November 2023 mendatang parpol dan caleg juga tidak diperkenankan memasang alat peraga kampanye (APK).

Adapun kriteria APK yakni alat peraga sosialisasi yang mencantumkan nomor urut, penyampaian visi misi, dan mengandung unsur ajakan untuk memilih.

"Untuk di kabupaten Sleman kami melihat masih toleran, tidak banyak pelanggaran untuk APK," terangnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar menyampaikan, masa kampanye Pemilu 2024 dimulai dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.

Sebelum itu, parpol maupun peserta pemilu dilarang untuk melakukan kampanye dan memasang alat peraga kampanye (APK).

Arjuna mengaku, sudah berkoordinasi dengan parpol untuk dapat menertibkan sendiri APS melanggar atau mengandung unsur kampanye.

Dia juga meminta agar masyarakat dapat ikut mengawasi potensi pelanggaran tersebut.

"Bisa dilaporkan ke kami atau petugas panwascam (panitia pengawas pemilihan kecamatan)," tegas Arjuna. (inu)

Advertisement
Editor : Bahana.
Sumber : Radar Jogja
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bertahun-tahun Jadi Peserta JKN, Warga Sleman Siti Chamiyatun Rasakan Manfaat Nyata BPJS Kesehatan

Bertahun-tahun Jadi Peserta JKN, Warga Sleman Siti Chamiyatun Rasakan Manfaat Nyata BPJS Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan terus memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam membantu mengakses pelayanan kesehatan tanpa harus terbebani biaya pengobatan yang besar. 

Digelar Desember Mendatang, Peringatan HUT Forkom Sleman Jadi Ajang Tingkatkan Solidaritas UMKM

Digelar Desember Mendatang, Peringatan HUT Forkom Sleman Jadi Ajang Tingkatkan Solidaritas UMKM

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Forum Komunikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Forkom UMKM) Kabupaten Sleman akan diselenggarakan pada 12 Desember mendatang. Acara yang direncanakan digelar di Kapanewon Kalasan ...

Memasuki Musim Penghujan, Harga Bawang Merah di Pasar Kolombo Sleman Naik 

Memasuki Musim Penghujan, Harga Bawang Merah di Pasar Kolombo Sleman Naik 

Harga komoditas bawang merah di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Sleman, seperti Pasar Kolombo, Condongcatur, Depok, terpantau merangkak naik beberapa pekan terakhir. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer