Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Marketplace dan Kualitas UMKM Harus Diperkuat

W
Penulis: Wulan Yanuarwati❯
Photo
Photo

 


Advertisement

RADAR JOGJA – Merespons dilarangnya TikTok Shop untuk transaksi jual beli di Indonesia, Pengamat UMKM dan Ekonomi Kerakyatan UGM Hempri Suyatna menegaskan, pemerintah tidak boleh sekadar mengeluarkan larangan. Namun juga harus memperkuat program e-commerce. Termasuk membina marketplace yang diinisiasi oleh daerah maupun pihak swasta.


“Pemerintah bisa membina marketplace tersebut dan meningkatkan standar kualitas UMKM agar layak tampil di marketplace,” jelasnya.
Selain adanya proteksi, dorongan untuk UMKM bisa memiliki kualitas dan memiliki daya saing tinggi juga perlu dilakukan. Dengan begitu diharapkan marketplace lokal bisa berubah menjadi lebih baik lagi.
“Gerakan bela beli produk dalam negeri menjadi hal yang juga bisa dikembangkan,” ujarnya.


Hempri juga menekankan pentingnya menyusun regulasi secara detail. Menyoal tata kelola berjualan di social e-commerce. Termasuk mengatur soal perlindungan konsumen maupun perlindungan UMKM.

Advertisement


“Salah satu yang dikhawatirkan dari social e-commerce itu kan rawan penipuan dan rawan peredaran barang-barang ilegal. Nah, hal ini yang harus diantisipasi dengan aturan-aturan yang lebih detail,” bebernya.


Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial (Sodec) Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan FISIPOL UGM ini menilai, kebijakan tersebut baik. Karena dapat memproteksi produk-produk UMKM Indonesia dari serbuan produk impor.


“Artinya, jika produk impor tidak diatur atau dikelola dengan baik dikhawatirkan bisa membanjiri Indonesia. Pada akhirnya hal itu bisa menjadikan produk-produk lokal kita tergusur,” tuturnya.

Advertisement


Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan secara resmi melarang TikTok Shop untuk transaksi jual beli di Indonesia. Keputusan tertuang dalam Permendag No 31 Tahun 2023 hasil revisi Permendag No 50 Tahun 2020 mengenai Ketentuan perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem elektronik (PMSE). (lan/eno)

Advertisement
Editor : Satria Pradika
Sumber : Radar Jogja
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Rumah Indies di Jogja Padukan Gaya Eropa dan Lokal, Adaptasikan dengan Iklim Tropis

Rumah Indies di Jogja Padukan Gaya Eropa dan Lokal, Adaptasikan dengan Iklim Tropis

- Arsitektur rumah Indies menjadi salah satu jejak perkembangan kota pada masa kolonial Belanda di Jogjakarta. Gaya bangunan ini tidak sekadar meniru arsitektur Eropa, tetapi juga beradaptasi dengan iklim tropis dan kebi

Aksi Demonstrasi 10 November di Jogja Ricuh, Komnas HAM Turun Tangan dan Olah TKP

Aksi Demonstrasi 10 November di Jogja Ricuh, Komnas HAM Turun Tangan dan Olah TKP

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di sejumlah lokasi kericuhan aksi demonstrasi 10 November 2026

JKN Terancam Defisit, UGM Usul Orang Kaya Ikut Tambah Iuran

JKN Terancam Defisit, UGM Usul Orang Kaya Ikut Tambah Iuran

Universitas Gadjah Mada (UGM) mendorong penguatan kebijakan pembiayaan kesehatan melalui revisi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer