
RADAR JOGJA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Sleman menyebut mahasiswa perantau cukup rawan tidak bisa menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024. Sehingga lembaga tersebut pun menaruh perhatian lebih terhadap pemutakhiran data pemilih khususnya mahasiswa pendatang.
Ketua Bawaslu Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar mengatakan, pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih bagi mahasiswa perantau tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) dan pemungutan suara lanjutan (PSL). Hal itu juga berkaca dari pengalaman di Pemilu 2019, yang pada saat itu banyak mahasiswa pendatang tidak bisa menggunakan hak suaranya.
"Diharapkan pendataan pemilih pindah, mahasiswa dari luar daerah yang mencoblos di Sleman bisa terfasilitasi dengan daftar pemilih tambahan (DPTb)," ujar Arjuna beberapa waktu lalu.
Dia membeberkan, sampai saat ini jumlah mahasiswa perantau yang sudah terjaring sebagai pemilih di Pemilu 2024 baru mencapai 10.000 orang. Padahal jika melihat jumlah perguruan tinggi di Sleman, menurutnya potensi pemilih mahasiswa perantau bisa menyentuh lebih dari 200.000 orang.
Arjuna melanjutkan, agar mahasiswa perantau bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024, bawaslu cukup berkonsentrasi untuk mengawasi beberapa hal. Diantaranya pemutakhiran daftar pemilih pindah dan distribusi logistik.
"Kalau terkait dengan (kerawanan, Red) pemilih mahasiswa itu ada di kawasan padat kampus seperti di kapanewon Depok, Gamping, Mlati, Kalasan, dan Ngaglik. Itu menjadi atensi khusus kami," bebernya.
Sementara itu, Radar Jogja sudah berupaya meminta konfirmasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman Trapsi Haryadi untuk menanyakan terkait dengan pendataan. Serta berbagai upaya dari penyelenggara pemilu agar mahasiswa perantau di Sleman bisa menggunakan hak pilihnya. Namun hingga berita ini ditulis yang bersangkutan mengaku sedang sibuk. "Rapat," jawab Trapsi singkat. (inu/eno)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




