
RADAR JOGJA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) RI Abdul Halim Iskandar atau akrab disapa Gus Halim menegaskan, program pendidikan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) desa bukan sekadar ajang mencari ijazah dan gelar. Namun ilmu yang didapatkan harus berguna untuk membangun desa.
"Sejak awal saya berpesan bahwa program RPL desa tidak boleh menjadi ajang untuk mencari ijazah. Tidak boleh," tegasnya saat menghadiri acara wisuda 384 Aparat Desa Kabupaten Bojonegoro di UNY Minggu (17/9/23).
Disebutkan, program RPL dibentuk melalui Permendikbudristek No 41 Tahun 2021. Tujuannya peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan tinggi. Sehingga indeks pembangunan dapat meningkat.
Fokus program ialah pengakuan atas pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal dan nonformal maupun pengalaman kerja. Kemudian dijadikan dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
Gus Halim menilai UNY dalam menjalankan program pemerintah ini dilakukan secara serius. Melalui standar pembelajaran yang maksimal. Hal ini dibuktikan pada wisuda kali ini, ada tujuh orang yang belum bisa diluluskan. Menandakan bahwa standar yang telah dibangun UNY tidak bisa ditawar.
"Dan ini sudah dikawal UNY dan perguruan tinggi lain dengan membentuk gugus kendali mutu dan dibangun dengan Kementerian Desa," ujarnya.
Gus Halim memastikan, akan serius mengawal program RPL desa melalui gugus kendali mutu. Sehingga program ini tidak disalahgunakan dan hanya untuk ajang sekadar mencari gelar.
"Saya imbau dan ajak seluruh kepala daerah di Indonesia ayo lakukan upaya peningkatan SDM di wilayah masing-masing agar terjadi percepatan pembangunan," ujarnya.
Rektor UNY Sumaryanto menuturkan, total perangkat desa program RPL Bojonegoro berjumlah 457 orang. Dalam pelaksanaannya berhasil diwisuda sebanyak 384 orang.
"Dalam proses perkuliahan ada yang wafat 3 orang, belum lulus 7 orang karena proses Tridharma perguruan tinggi yang kami lakukan. Bahkan saat ujian pun saya ikut terlibat menguji," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah mengatakan, program RPL desa berdampak pada peningkatan kualitas SDM. Sebab aparatur pemerintahan desa merupakan bagian terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.
"Capaian lima sektor pemenuhan layanan dasar di Kabupaten Bojonegoro menjadi bukti bahwa masyarakat sudah terlayani dengan baik," ujarnya.
Selain itu Anna menilai kemampuan dan keterampilan pengelola BUMDes mengalami perkembangan. Sehingga dihasilkan peningkatan pendapatan asli desa guna kesejahteraan masyarakat. (lan/eno)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




