
RADAR JOGJA - Pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) 2024 tinggal menghitung bulan. Kalangan akademisi memiliki peran yang sangat penting, namun tidak sepenuhnya disadari oleh banyak kalangan. Kampus ikut kampanye atau tidak, mahasiswa tetap kampanye.
"Pertanyaannya, kalau ada masalah dengan mahasiswa pasti orang mengaitkan dengan kampus. Pertanyaannya, apa kontribusi kampus terhadap demokrasi khususnya soal pemilu? Maka, jangan alergi politik," ujar Wakil Rektor III UGM Arie Sudjito pada diskusi 'Mencari Sosok Capres Cawapres dari Kacamata Kampus' di Sintesis Coffe, Jumat (8/9/23).
Menurutnya, jika politik hanya ditafsirkan sekadar perebutan kekuasaan, maka hal itu terlalu sederhana. Politik memiliki peran yang sangat penting pada pembangunan sebuah bangsa, sehingga sudah seharusnya dikawal dengan baik.
"Malah sebetulnya keputusan penting dalam negeri soal pangan, energi, kesehatan pendidikan, pelayanan publik, itu adalah persoalan politik," katanya.
Di sisi lain, Arie menilai politik identitas sudah bergeser dan tidak digunakan lagi. Politik identitas sudah tidak kuat lagi karena tidak ada sosok politik yang memiliki kedudukan kuat atau disegani.
"Polanya bergeser luar biasa. Sekarang para elite politik dalam memutuskan sesuatu tidak pertimbangkan kalangan bawah. Mereka mengambil keputusan berdasarkan survei, bukan berdasarkan suara dari anggota parpol kalangan bawah," jelasnya.
Sementara itu, Kaprodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) APMD Jogja Goris Sahdan menilai kampus masih menganut budaya feodalisme. Kampus masih menjunjung tinggi budaya feodalisme.
"Sementara pilpres arena demokrasi di mana semua kontestan dan konstituen diharapkan memiliki perlakukan yang sama. Semua warga negara memiliki pengetahuan yang juga informasi cukup memadai, siapa kontestan yang memadai," tambahnya. (lan/laz)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




