Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Leadership, Solusi Utama Tangani Sampah di DIJ

W
Penulis: Wulan Yanuarwati❯

Guntur Aga Tirtana/Radar Jogja
Guntur Aga Tirtana/Radar Jogja


RADAR JOGJA - Permasalahan sampah di DIJ masih terus berlanjut sejak TPST Piyungan, Bantul, ditutup 1,5 bulan. Terlihat masih banyak sampah dibuang sembarangan di beberapa ruas jalan. Kini muncul masalah baru, banyak sampah yang dibakar sehingga menyebabkan kualitas udara di provinsi ini menurun.


Advertisement


Dosen Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Wiratni menilai, selama ini sejumlah kalangan hanya terfokus bagaimana cara pengelolaan sampah. Padahal, permasalahan sampah juga harus dimulai dari hulu, berkaitan dengan gaya hidup. 


"Cara cepatnya, galakkan pengolahan sampah organik di klaster kalurahan. Itu PR (pekerjaan rumah) kita dan butuh leadership yang bagus. Kalau teknologi ada, mudah. Tapi yang gak mudah leadership-nya. Butuh leadership kuat tekan sampah dari rumah," jelasnya Selasa (22/8/23).


Dia mengatakan sudah lama pemerintah menyediakan tempat pembuangan sampah 3R (TPS3R), melalui cara reduce, reuse dan recycle. Dicontohkan, di Kabupaten Sleman setidaknya ada 23 fasilitas yang telah disediakan.

Advertisement


"Tapi pertanyaannya, 23 unit ini beroperasi apa gak? Ada penelitian mahasiswa S2 saya, ternyata dari 23 ini hanya berapa persen yang beroperasi. Lebih banyak yang tidak (beroperasi)," ujarnya.
Fasilitas TPS3R yang digagas itu sudah ada cukup lama. Masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas itu. Selain juga sudah banyak bank sampah melalui kelompok yang terbentuk. Namun sayangnya, tidak semua orang mengetahui informasi tersebut.


"Pandangan saya, enforcement-nya (desakan, Red) belum ada. Fasilitasnya sudah ada, teknologi juga sudah ada dan tinggal enforcement-nya itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wiratni mengatakan memilah sampah dan tidak sebetulnya sama saja iurannya. Jadi masyarakat hanya fokus yang terpenting sampah keluar dari rumah tanpa tahu kelanjutan sampah itu ke mana.


Sementara itu, Dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (KKMK) UGM Ika Trisnawati mengatakan, bahaya dari pembakaran sampah bagi kesehatan paru-paru. "Kita baru pulih, paru-paru baru melewati masa kritis. Jadi dieman-eman. Jangan sudah selamat dari Covid-19, kita memperburuk kondisi paru dengan meracuni diri sendiri dengan membakar sampah," jelasnya.

Advertisement


Ika menyebut sudah banyak penelitian jangka panjang dampak penyakit yang bisa diderita manusia akibat pembakaran sampah. Dampak jangka panjang sangat luas, tidak sebatas penyakit paru-paru saja. 


"Polutan dampak kanker adalah nyata. Tidak hanya di paru-paru, tapi juga di darah (kanker) leukimia, kelenjar getah bening atau yang banyak saat ini kanker payudara. Jadi kanker payudara bukan hanya faktor hormonal tapi juga faktor lingkungan. Berdampak signifikan," jelasnya. (lan/laz)

Advertisement
Editor : Satria Pradika
Sumber : Radar Jogja
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Rumah Indies di Jogja Padukan Gaya Eropa dan Lokal, Adaptasikan dengan Iklim Tropis

Rumah Indies di Jogja Padukan Gaya Eropa dan Lokal, Adaptasikan dengan Iklim Tropis

- Arsitektur rumah Indies menjadi salah satu jejak perkembangan kota pada masa kolonial Belanda di Jogjakarta. Gaya bangunan ini tidak sekadar meniru arsitektur Eropa, tetapi juga beradaptasi dengan iklim tropis dan kebi

Aksi Demonstrasi 10 November di Jogja Ricuh, Komnas HAM Turun Tangan dan Olah TKP

Aksi Demonstrasi 10 November di Jogja Ricuh, Komnas HAM Turun Tangan dan Olah TKP

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di sejumlah lokasi kericuhan aksi demonstrasi 10 November 2026

JKN Terancam Defisit, UGM Usul Orang Kaya Ikut Tambah Iuran

JKN Terancam Defisit, UGM Usul Orang Kaya Ikut Tambah Iuran

Universitas Gadjah Mada (UGM) mendorong penguatan kebijakan pembiayaan kesehatan melalui revisi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer