Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hoaks dan Ujaran Kebencian Jadi Ancaman Pemilu 

I
Penulis: Iwan Nurwanto❯
ANTISIPASI: Ketua Bawaslu Sleman Muhammad Abdul Karim Mustofa. (IWAN NURWANTO/RADAR JOGJA)
ANTISIPASI: Ketua Bawaslu Sleman Muhammad Abdul Karim Mustofa. (IWAN NURWANTO/RADAR JOGJA)

RADAR JOGJA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Sleman menyebut ada tiga potensi pelanggaran dalam Pemilu 2024 mendatang. Di antaranya politik uang, politik identitas, dan politik sara yang di dalamnya terkandung hoaks dan ujaran kebencian. Berbagai upaya antisipasi pun mulai dilakukan oleh lembaga tersebut.


Advertisement

Ketua Bawaslu Sleman Muhammad Abdul Karim Mustofa mengatakan, tiga potensi pelanggaran tersebut memang cukup menjadi perhatian pada Pemilu tahun depan. Terlebih pelanggaran berupa ujaran kebencian dan penyebaran hoaks juga muncul pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 beberapa waktu lalu.

Menurut Karim, belajar dari pengalaman tersebut, pihaknya berupaya untuk melakukan pencegahan dini. Yakni dengan menggandeng tokoh-tokoh masyarakat, ormas, hingga media massa untuk mengampanyekan pemilu yang jujur dan adil.

"Potensi pelanggaran di Sleman semuanya memungkinkan, karena itu kami terus memberikan edukasi sejak dini tentang rule of the game (peraturan) Pemilu kepada partai politik dan masyarakat," ujar Karim saat ditemui Rabu (9/8/23).

Advertisement

Dia menyebut, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian juga merupakan jenis pelanggaran yang paling sering terjadi pada Pemilu 2024 mendatang. Sebab, kedua pelanggaran itu bisa terjadi dalam lingkup nasional dan mudah sekali disebarkan melalui sosial media.


Sebagai upaya antisipatif, Karim menyatakan, Bawaslu RI telah membentuk gugus tugas dengan pihak-pihak seperti Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) serta Perludem. Selain itu, lembaga tersebut juga membentuk kerjasama dengan kepolisian dan kementerian komunikasi untuk mencegah hoaks dan ujaran kebencian.

"Kepolisian juga terlibat karena hoax dan ujaran kebencian masuk UU ITE, kemudian kominfo bisa membantu memastikan apakah ini hoaks atau tidak," katanya.

Advertisement

Sebelumnya, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengimbau, agar para ASN tidak ikut berpolitik dalam Pemilu 2024. Salah satunya dengan bijak dalam menggunakan media sosial.

Menurut Kustini, semua aktivitas ASN mendapat pengawasan dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Kemudian jika ditemukan pelanggaran termasuk aktivitas berpolitik oleh ASN di media sosial maka akan mendapatkan konsekuensinya.

Dia pun menjelaskan, bahwa hal tersebut juga sudah sesuai dengan perintah Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Disebutkan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas dari kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi politik.

"Tugas ASN bukan berpolitik. Tapi bagaimana melayani masyarakat dan mendukung visi misi bupati dan wakil bupati," katanya. (inu/eno)

Advertisement
Editor : Satria Pradika
Sumber : Radar Jogja
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Memasuki Musim Penghujan, Harga Bawang Merah di Pasar Kolombo Sleman Naik 

Memasuki Musim Penghujan, Harga Bawang Merah di Pasar Kolombo Sleman Naik 

Harga komoditas bawang merah di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Sleman, seperti Pasar Kolombo, Condongcatur, Depok, terpantau merangkak naik beberapa pekan terakhir. 

Profil Aditya Bima Santoso Putra ST SH; Anak Muda Harus Bisa Menjadi Motor Penggerak Ekonomi

Profil Aditya Bima Santoso Putra ST SH; Anak Muda Harus Bisa Menjadi Motor Penggerak Ekonomi

SLEMAN - Kenyamanan menjadi tujuan hidup setiap orang. Namun, mereka tidak boleh terlena dengan kenyamanan yang dirasakan saat ini. Terutama bagi kalangan anak muda. Mereka harus berani keluar dari zona nyaman untuk

Anggota Komisi B DPRD Sleman Ir H. Abdul Kadir MH; Perhatikan Kesejahteraan Pelaku UMKM dan KWT

Anggota Komisi B DPRD Sleman Ir H. Abdul Kadir MH; Perhatikan Kesejahteraan Pelaku UMKM dan KWT

SLEMAN - Perdana duduk di kursi Komisi B, Ir H. Abdul Kadir MH segera tancap gas mengawal kebijakan-kebijakan ekonomi yang telah dicanangkan pemerintah daerah. Khususnya ekonomi kerakyatan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer