Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sampah Berbayar Jadi Solusi dari Hulu

EW
Petugas menyemprotkan ecolindi ke tumpukan sampah  di Tempat penampungan sampah sementara (TPSS), Padukuhan Kebon, Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Senin (7/8/23).
Petugas menyemprotkan ecolindi ke tumpukan sampah di Tempat penampungan sampah sementara (TPSS), Padukuhan Kebon, Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Senin (7/8/23).


RADAR JOGJA - Ditutupnya TPST Piyungan sejak 23 Juli masih menimbulkan beragam masalah. Seperti ditemukannya tumbukan sampah di sejumlah ruas jalan, tempat wisata, hingga fasilitas publik. Padahal, kabupaten/kota di DIJ telah menggencarkan sejumlah cara. Seperti pemilahan, membuat jugangan, dan adanya tempat pembuangan sampah sementara (TPSS).


Advertisement

Hanya saja, masalah sampah harus diatasi dari hulu. Salah satunya dengan menerapkan sampah berbayar. "Metode sampah berbayar adalah solusi untuk masalah hulu yaitu pada masyarakat," tegas Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) UGM Mohammad Pramono Hadi Selasa (8/8/23).

Semakin banyak volume sampah yang dibuang, maka biaya buang sampah semakin mahal. Dengan cara ini, maka setiap orang berpikir panjang untuk memproduksi sampah. "Jika seseorang atau keluarga ingin membuang sampah dengan membayar sedikit, maka harus mengelola sampahnya sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pemilahan sampah secara mandiri," bebernya. 

Namun, pasti akan ada masyarakat yang mampu membayar lebih banyak. “Dikarenakan tidak sempat mengelola sampahnya sendiri,” sambungnya.

Advertisement

Pramono menyebut, konsep sampah berbayar bisa diatur dalam peraturan daerah (Perda). Termasuk bagi yang membuang sampah sembarangan, bisa diberikan sanksi tegas. Bukan hanya teguran, tapi menjadi tindak pidana ringan yang bisa diadukan.

Dalam Perda, masyarakat harus dikenalkan lebih dulu terkait basic jenis-jenis sampah. Kemudian diatur, agar mengelola sampah organik menjadi kompos. Sedangkan sampah kertas dan plastik dipisahkan dan nantinya akan ada pihak ketiga yang memanfaatkan. "Dilakukan dengan membuat Perda yang di sana akan diatur serta saya mengusulkan konsep sampah berbayar," ujarnya.

Lebih lanjut, Pramono mengatakan sampah termasuk pelayanan publik. Sehingga termasuk tanggung jawab dari kebijakan pemerintah. Meski begitu, pemerintah saja akan kurang sehingga harus disampaikan kepada stakeholder untuk dilakukan musyawarah dan diskusi terkait penyelesaiannya. "Sampah harus menjadi pelayanan yang dikelola oleh pemerintah karena akan berujung kepada kebersihan dan kesehatan," sebutnya.

Advertisement

Sementara itu, cara untuk menangani masalah sampah yang dilakukan Pemkab Sleman adalah dengan membuka TPSS di Padukuhan Kebon, Tamanmartani, Kalasan Senin (7/8/23).

Dengan beroperasinya lokasi pembuangan sampah tersebut, setiap harinya mampu menampung 50 ton sampah. TPSS memiliki kapasitas sebesar 1.500 ton atau setara dengan 3.750 meter kubik ini akan beroperasi selama 45 hari.
“Sampah akan diambil kembali untuk dibuang ke TPA atau digiling untuk memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik untuk pupuk, dan yang anorganik dibuang," ujar Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo. (lan/eno)

Advertisement
Editor : Satria Pradika
Sumber : Radar Jogja
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dampingi Mahasiswa yang Ditetapkan Tersangka Demo Ricuh 10 November, UGM Bentuk Tim Pendamping

Dampingi Mahasiswa yang Ditetapkan Tersangka Demo Ricuh 10 November, UGM Bentuk Tim Pendamping

Universitas Gadjah Mada (UGM) membentuk tim pendamping untuk mendampingi mahasiswa fakultas hukum (FH)  berinisial ATTHS yang menjadi tersangka saat aksi demontrasi berujung ricuh 10 November 2026.

Rumah Indies di Jogja Padukan Gaya Eropa dan Lokal, Adaptasikan dengan Iklim Tropis

Rumah Indies di Jogja Padukan Gaya Eropa dan Lokal, Adaptasikan dengan Iklim Tropis

- Arsitektur rumah Indies menjadi salah satu jejak perkembangan kota pada masa kolonial Belanda di Jogjakarta. Gaya bangunan ini tidak sekadar meniru arsitektur Eropa, tetapi juga beradaptasi dengan iklim tropis dan kebi

Aksi Demonstrasi 10 November di Jogja Ricuh, Komnas HAM Turun Tangan dan Olah TKP

Aksi Demonstrasi 10 November di Jogja Ricuh, Komnas HAM Turun Tangan dan Olah TKP

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di sejumlah lokasi kericuhan aksi demonstrasi 10 November 2026

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer