Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

SPBU Mudal Diizinkan Beroperasi Sementara

W
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina Mudal di Sleman diizinkan beroperasi sementara waktu, pasca penyegelan Kamis (20/7/23).
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina Mudal di Sleman diizinkan beroperasi sementara waktu, pasca penyegelan Kamis (20/7/23).

RADAR JOGJA – Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina Mudal di Sleman diizinkan beroperasi sementara waktu, pasca penyegelan Kamis (20/7/23). Penyegelan dikarenakan persoalan perpanjangan izin pemanfaatan tanah kas desa (TKD). Izin SPBU ini telah berakhir 2021 lalu.


Advertisement


Kepala Satpol PP DIJ Noviar Rahmad mengatakan, SPBU tesebut beroperasi hanya sementara yaitu selama 4 hingga 6 Agustus 2023. Sehingga tidak untuk dibuka permanen. "Nggak (dibuka permanen)," katanya Jumat (4/8/23).


Noviar menjelaskan, dibukanya kembali operasi sementara SPBU itu karena perlu menghabiskan stok bahan bakar yang dimiliki. Totalnya masih ada sekitar 52 ton bahan bakar. Keputusan pembukaan sementara itu juga telah disetujui pihak Keraton Jogjakarta selaku pemilik TKD. "Itu memang sedang kita koordinasikan termasuk dengan pihak kasultanan bahwa yang bersangkutan kan masih ada stok 52 ton. Karena ini pelayanan umum maka kita beri kesempatan," ujarnya.


Adapun setelah 6 Agustus 2023 nanti, Satpol PP DIJ akan kembali melakukan penyegelan atau penutupan hingga pengelola menyelesaikan masalah perizinan TKD. "Nanti kami tutup lagi tanggal 6," tegasnya.

Advertisement


Menurutnya, SPBU Mudal yang memiliki luas 2.000 meter persegi itu sudah beroperasi selama 20 tahun dan perizinannya berakhir pada tahun 2021 lalu. Namun, pihak pengelola tidak melakukan perpanjangan izin. "SPBU Mudal beroperasi tanpa izin yang diperbaharui. Demikian pula dengan sewa tanah yang tidak dibayarkan kepada pihak kalurahan," terangnya.


SPBU Mudal dianggap melanggar Perda DIJ Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta Peraturan Gubernur DIJ Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan TKD.


Seluruh operasional terkait dengan penggunaan TKD, terlebih dahulu harus mengantongi izin dari kasultanan sebagai pemilik TKD dan juga izin dari Gubernur DIJ. "Harus ada izin dari pemprov, gubernur baru melakukan aktivitas dan sewa menyewa dengan pihak kelurahan. Mohon ini diperhatikan betul," tambahnya. (wia/bah)

Advertisement
Editor : Satria Pradika
Sumber : Radar Jogja
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Memasuki Musim Penghujan, Harga Bawang Merah di Pasar Kolombo Sleman Naik 

Memasuki Musim Penghujan, Harga Bawang Merah di Pasar Kolombo Sleman Naik 

Harga komoditas bawang merah di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Sleman, seperti Pasar Kolombo, Condongcatur, Depok, terpantau merangkak naik beberapa pekan terakhir. 

Profil Aditya Bima Santoso Putra ST SH; Anak Muda Harus Bisa Menjadi Motor Penggerak Ekonomi

Profil Aditya Bima Santoso Putra ST SH; Anak Muda Harus Bisa Menjadi Motor Penggerak Ekonomi

SLEMAN - Kenyamanan menjadi tujuan hidup setiap orang. Namun, mereka tidak boleh terlena dengan kenyamanan yang dirasakan saat ini. Terutama bagi kalangan anak muda. Mereka harus berani keluar dari zona nyaman untuk

Anggota Komisi B DPRD Sleman Ir H. Abdul Kadir MH; Perhatikan Kesejahteraan Pelaku UMKM dan KWT

Anggota Komisi B DPRD Sleman Ir H. Abdul Kadir MH; Perhatikan Kesejahteraan Pelaku UMKM dan KWT

SLEMAN - Perdana duduk di kursi Komisi B, Ir H. Abdul Kadir MH segera tancap gas mengawal kebijakan-kebijakan ekonomi yang telah dicanangkan pemerintah daerah. Khususnya ekonomi kerakyatan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer