
JOGJA - Asuransi pembiayaan recovery bencana sangat diperlukan di Indonesia, khususnya Jogja. Hal ini dikarenakan sering terjadi bencana dan proses recovery-nya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIJ, Wiyos Santosa mencatat bencana alam yang terjadi di Jogja mengakibatkan kerugian besar. Misalnya, saat bencana gempa bumi pada tahun 2006 silam.
“Dampak dari infrastruktur daerah maupun negara rusak akibat bencana banyak sekali. Kita untuk bencana gempa bumi 2006 itu berapa ratus triliun kerugian di Jogja," ujarnya pada diskusi Disaster Risk Financing and Insurance and Adaptive Social Protection Implementation in Indonesia di Hotel Marriot Jogja, Senin (10/7/2023).
Pada saat itu belum ada asuransi yang bisa meng-cover kerusakan akibat bencana. Proses recovery dibebankan menggunakan APBN maupum APBD.
"Tapi itu tidak ada sama sekali asuransi yang meng-cover karena kita belum mengenal kaitannya dengan asuransi kebencanaalaman,” lanjutnya.
Diskusi dan seminar yang digagas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diharapkan dapat merumuskan permasalahan tersebut. Sebab masalah recovery kebencanaan urgensinya sangat tinggi untuk daerah yang rawan bencana.
Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Yogi Rahmayanti mengatakan, dana cadangan bencana alam cenderung tinggi. Sehingga pembiayaan recovery bencana alam di Indonesia perlu dirumuskan kembali.
Yogi mencatat, pada 2018 serapan anggaran mencapai Rp 7 triliun atau 175,1 persen dari dana alokasi yang hanya sebesar Rp 4 triliun. Kemudian pada 2019, serapan anggaran mencapai Rp 10,36 triliun atau 207,3 persen dari alokasi Rp 5 miliar.
“Tiap tahun kita alokasikan dana cadangan penanggulangan bencana. Hampir tiap tahun itu terpakai semua. Hanya ada beberapa tahun yang kita menyisakan sedikit. Di banyak tahun itu. Seperti 2018 kemudian 2019 ini jauh terlampau dari apa yang kita cadangkan,” jelasnya.
Sementara itu, data tahun 2000-2016 menyebut kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam mencapai Rp22,8 triliun per tahun. Meliputi berbagai jenis bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran hutan, banjir, tsunami, dan tanah longsor. Ada juga bencana erupsi gunung berapi, cuaca ekstrem, gelombang badai, hingga kekeringan.
“Kemudian dari sedemikian besar risikonya, baru sedikit sekali yang bisa kita cover melalui pendanaan yang ada. Terutama dari APBN dan APBD juga pemerintah daerah tiap tahunnya mengalokasikan dan menyalurkan penanganan bencana,” jelasnya.
Saat ini, Kemenkeu tengah menggodok Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pendanaan bersama bencana atau Pooling Fund Bencana (PFB). Agar lebih implementatif.(lan).
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




