Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hal itu berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Pelaku sudah memenuhi untuk diberhentikan dari kepolisian. Sebab penembakan yang dilakukan oknum polisi tersebut termasuk pelanggaran berat karena sampai menghilangkan nyawa orang lain. "Sanksi yang diharapkan PTDH dari kepolisian. Itu harapan kami," tegas Adnan Pambudi, pengacara keluarga Aldi.
Saat ini, keluarga sudah membuat laporan ke Propam Polda DIJ terkait dugaan pelanggaran kode etik. Menurutnya, kehadirannya bersama keluarga korban juga untuk memastikan sejauh mana pelanggaran kode etik. Sebab sampai sekarang, keluarga kotban belum mengetahui sejauh mana perkembangan terkait pelanggaran kode etik. "Tadi kami konfirmasi ke sini ternyata sudah jalan dari jauh-jauh hari," ucap Adnan.
Selain itu, Adnan meminta agar kepolisian terbuka dalam menangani kasus ini. Dia menyebut, kasus ini tidak hanya selesai pada sanksi Briptu Kharisma saja. Seharusnya, kapolsek dan regu saat kejadian hingga memberikan senjata bisa ditelusuri mendalam keterkaitannya. “Tentu kejadian ini tidak sesuai SOP kepolisian yang berlaku,” lontarnya.
Adnan mengklaim sudah menggali keterangan saksi-saksi lain yang belum dikoordinasikan dengan penyidik. Menurutnya, pelaku tidak memiliki hak terkait senjata yang dipegangnya saat kejadian. Sebelumnya, Briptu Kharisma juga telah diberitahu terkait senjata api dalam keadaan terisi amunisi. Namum, hal itu tidak dihiraukan.
Perwakilan keluarga Totok Wahyudi menginginkan pelaku mendapatkan ganjaran hukum yang setimpal. Dia pun berharap, agar persidangan kasus penembakan ini bisa secepatnya digelar. "Kami menunggu untuk sidangnya ditentukan," ujarnya. (cr3/eno)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


