Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

IKN Merusak Paru-Paru Dunia?

E
Penulis: Editor News❯
REMBUG : Diskusi Transformasi Kalimantan Timur Sebagai IKN Baru Menuju Masyarakat Hijau yang digelar pada Selasa (23/5) di Fisipol UGM. (UGM for RADAR JOGJA
REMBUG : Diskusi Transformasi Kalimantan Timur Sebagai IKN Baru Menuju Masyarakat Hijau yang digelar pada Selasa (23/5) di Fisipol UGM. (UGM for RADAR JOGJA
RADAR JOGJA - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur masih menjadi perdebatan. Pembangunan IKN dikhawatirkan berdampak merusak hutan Kalimantan yang terkenal sebagai paru-paru dunia.

Dosen Fakultas Kehutanan UGM Dwiko Budi Permadi menyebutkan adanya ancaman deforestasi dalam pembangunan IKN di Kalimantan Utara. Deforestasi secara terencana terjadi pada sektor-sektor yang memanfaatkan lahan hutan, mengkonversi serta merubah peruntukan lahan hutan.

“Pemerintah mengusung konsep IKN kota maju, pintar, hijau, forest city dimana 75 persen IKN merupakan kawasan hijau. Namun menjadi pertanyaan kritis karena status 256 ribu hektar itu hutan, jika 75 persen kawasan hijau berarti melakukan deforestasi sebesar 30 persen untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya,” jelasnya dalam diskusi Transformasi Kalimantan Timur Sebagai IKN Baru Menuju Masyarakat Hijau yang digelar pada Selasa (23/5) di Fisipol UGM.

Lebih lanjut Dwiko menjelaskan dari laporan Bapenas diketahui bahwa kondisi hutan di kawasan IKN juga tidak berada dalam kondisi baik. Dari 256 ribu hektar kawasan hanya 43 persen saja yang berhutan. Artinya, terjadi deforetasi yang cukup besar yakni pada 57 persen kawasan.

Sementara itu, lanjutnya, menurut catatan KLHK kemampuan untuk melakukan rehabilitasi hutan 900 hektar pertahun dengan persen keberhasilan yang rendah. Selain itu membutuhkan waktu sekitar 99 tahun untuk bisa mentransformasi hutan IKN menjadi hutan kembali.

“Nah itu situasi seperti itu harus kita bagaimanakan. Kami punya teknologi reforestasi close to nature yang sidah dipraktekan mampu meningkatkan cadangan karbon dari 100 menjadi 200 ton per hektar, tapi political will dari pemerintah seperti apa untuk ini. Apakah IKN bisa jadi spirit baru untuk mentransformasi?,” paparnya.

Dwiko mengusulkan supaya prinsip pembangunan IKN bisa diterapkan di seluruh kota di Indonesia. Menurutnya, untuk mewujudkan kota pintar, maju, dan hijau di Indonesia tidak perlu menunggu pembangunan IKN di Kalimantan Timur selesai.

Ia mengatakan jargon atau prinsip pembangunan IKN bisa diwujudkan di kota-kota Indonesia lainnya. Key Performance Indicator (KPI) untuk IKN dapat diterapkan pada kota-kota saat ini. Mulai dari Samarinda, Medan, Surabaya, Jogjakarta dan lainnya.

“Kenapa harus menunggu IKN untuk mentransormasi kota kita menjadi lebih livable, lebih ramah lingkungan, danlebih berkeadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Itu pertanyaan kami kepada para pemimpin di daerah dan di tingkat pusat,” katanya.

Koordinator Gusdurian Peduli A’ak Abdullah Al Kudus menyampaikan upaya rehabilitasi hutan memang bukanlah hal yang mudah. Ia menceritakan pengalaman melakukan rehabilitasi hutan di Lemongan, Jawa Timur. Dari penamaman 10 ribu pohon hanya sedikit yang mampu bertahan hidup.

“Kalau tadi yang dibicarakan Pak Dwiko dari kemampuan KLHK melakukan rehabilitasi itu, kami di Gunung Lemongan menaman 1.000 pohon yang hidup 30 atau 100 pohon saja sudah hebat. Lalu dengan sekitar jutaan hektar jadi apakah mungkin sampai 2045 bisa menjadi hutan lagi,” ujarnya. 

Ali juga mempertanyakan konsep forest city IKN. Apakah nantinya membangun kota dalam hutan atau hutan dijadikan sebagai kota. Juga intepretasi membuat hutan kota.

“Katanya 70 persen nantinya kan jadi RTH. Nah sekarang kawasannya rusak, ada 144 pemegang konsesi tambang jangan-jangan wilayah konsesi diambil sebagai IKN dan diganti ditempat lain akan timbul kerusakan yang sama,” katanya. (dwi)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sikap Tegas DPP FISIPOL UGM: Kecam Kekerasan Aparat dan Desak Perlindungan Kebebasan Berpendapat

Sikap Tegas DPP FISIPOL UGM: Kecam Kekerasan Aparat dan Desak Perlindungan Kebebasan Berpendapat

DPP FISIPOL UGM keluarkan pernyataan sikap tegas mengecam kekerasan dan represi aparat terhadap demonstrasi mahasiswa 10 November 2026. Desak negara jamin kebebasan berpendapat dan bebaskan mahasiswa.

DPP Fisipol UGM: Kehadiran dan Aksi Represif Aparat di Kampus Cederai HAM dan Prinsip Negara Hukum

DPP Fisipol UGM: Kehadiran dan Aksi Represif Aparat di Kampus Cederai HAM dan Prinsip Negara Hukum

DPP Fisipol UGM Sebut Kehadiran dan Aksi Represif Aparat di Kampus Cederai HAM dan Prinsip Negara Hukum

Sikapi Aksi Represif Polisi di Kampus UGM, Fisipol UGM Menyatakan Berdiri Bersama Mahasiswa

Sikapi Aksi Represif Polisi di Kampus UGM, Fisipol UGM Menyatakan Berdiri Bersama Mahasiswa

Sikapi Aksi Represif Polisi di Kampus UGM, Fisipol UGM Menyatakan Berdiri Bersama Mahasiswa

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer