Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bawaslu Sleman Catat Tingginya Indeks Kerawanan Pemilu

E
Penulis: Editor News❯
DISKUSI : Gelaran Forum Komunikasi Antar Partai di salah satu hotel di Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Selasa (23/5). (ANNISSA KARIN/RADAR JOGJA)
DISKUSI : Gelaran Forum Komunikasi Antar Partai di salah satu hotel di Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Selasa (23/5). (ANNISSA KARIN/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman mencatat tingginya Indeks Kerawanan  Pemilu (IKP) pada gelaran Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Salah satunya disebabkan oleh penggunaan media sosial sebagai media kampanye. Tercatat belum ramah dan didominasi konten dengan unsur sara.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar menuturkan Kabupaten Sleman menempati peringkat ke-25 dengan IKP rawan tinggi 64,56. Dia menjelaskan konstruksi penilaian IKP terdiri dari 4 dimensi, 12 sub dimensi, dan 61 indikator. Sementara kerawanan paling tinggi terjadi pada dimensi kontestasi dengan skor 100. 

"Kebetulan di Pilkada 2020 itu kami menemukan dari hasil-hasil pengawasan kemudian laporan masyarakat terkait dengan info-info hoaks di grup-grup media sosial," jelasnya saat ditemui di Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Selasa (23/5).

Arjuna mencontohkan pada gelaran Pilkada Sleman 2020. Ada dua spanduk provokatif di Kapanewon Minggir. Spanduk itu mengandung diskriminasi terhadap satu gender.

Bawaslu Sleman mencatat spanduk bertuliskan Sing Wangun Bupatine Kakung. Ada juga satu tulisan provokatif yang diunggah di grup Facebook di Kapanewon Kalasan dengan tulisan Imam Harus Laki-Laki.

"Itu kan gender. Kalau bisa yang begitu-begitu kita tinggalkan lah," tegasnya.

Selain diskriminasi gender, ada juga temuan pesan provokatif lainnya yang disebarluaskan melalui Facebook. Diantaranya bertuliskan Sleman 01, Asli Klaten 02, Asli Jepara 03.

Ada pula laporan tentang paslon bupati yang beriklan di radio, Facebook, dan Instagram. Materi-materi ini telah beredar sebelum dimulainya masa kampanye.

"Untuk menguatkan argumentasi Bawaslu yang dikirimkan ke (Bawaslu) RI, ternyata media-media pun memotret. Misalnya ada spanduk-spanduk hoax yang dipasang di beberapa titik di Sleman menjelang pilkada. Tangkapan layar tentang kampanye hitam, sara, berbau etnis, dan sebagainya, itu ditampilkan," katanya.

Arjuna tak memungkiri potensi kerawanan akan kembali terjadi pada Pemilu 2024. Untuk itu pihaknya terus berupaya untuk meminimalisir kerawanan tersebut. Misalnya dengan gencar melakukan sosialisasi bagi masyarakat maupun aktivis partai politik.

"Kami kerja keras. Kalau (Bawaslu) RI sudah mulai merangkul pegiat sosial media untuk berkampanye secara santun, tidak mudah menyebarkan informasi sebelum cek dan ricek. Kami harapkan di Sleman bisa melakukan langkah-langkah seperti itu," ujarnya.

Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengungkapkan Badan Kesbangpol Sleman juga gencar melakukan sosialisasi. Tak hanya menyasar pada aktivis parpol, sosialisasi juga disampaikan kepada tokoh masyarakat, LSM, ormas, hingga para pemilih pemula.

Dia berharap semua pihak turut berperan serta. Terutama untuk menciptakan gelaran pemilu yang damai di Kabupaten Sleman.

Dia berharap ada semacam pendampingan terutama di sekolah. Berupa motivasi terkait dengan penggunaan media sosial. Ini agar tidak menimbulkan semacam pancingan-pancingan informasi yang terkait dengan berita provokatif. 

“Apapun yang itu menimbulkan semacam perpecahan atau bully-an. Kita minta sekolah-sekolah suruh bantu karena kita tidak mungkin mengawasi semua," katanya. (isa/dwi)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer