Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sembari menunggu keputusan Kejati DIJ, kekosongan jabatan lurah diisi oleh carik atau sekretaris desa. Untuk kemudian diangkat menjadi pelaksana tugas harian.
"Untuk pelaksanaan penugasan lurah sehari-harinya karena pak lurah berhalangan, sementara ini dilakukan oleh carik," jelasnya saat ditemui di Kompleks Pemkab Sleman, Jumat (19/5).
Kini pihaknya tengah menunggu status hukum Agus Santoso dari Kejati DIJ. Termasuk kepastian pasal yang dilanggar oleh Agus Santoso. Usai diketahui status hukumnya, barulah nanti posisi lurah akan digantikan oleh Penjabat Lurah.
"Karena ketika nanti itu bukan termasuk pasal tindak pidana korupsi atau tindak pidana khusus, maka penindakannya akan berbeda juga," katanya.
Sementara itu, peraturan yang mengatur soal pemanfaatan hingga pengawasan TKD sempat menimbulkan keluhan Lurah. Hal ini lantaran aturan yang sering kali diganti. Namun, Samsul memastikan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada semua kalurahan.
"Ketika ada pemanfaatan entah itu sewa atau apa itu juga melalui pembahasan yang cukup panjang juga," ujarnya.
Ditanya soal pengawasan TKD, dia menyebut belum ada porsi yang jelas dan rinci. Dia menambahkan selama ini TKD adalah wewenang Pemprov DIJ melalui Dispertaru DIJ. Ini tertuang dalam Pergub Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa.
"Kalau selama ini yang diatur hanya proses pengajuan perizinannya. Tapi ketika nanti proses pasca perizinan terkait dengan pengawasan pemanfaatan tanah di stiu tidak diatur secara rinci," katanya (isa/dwi)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

