Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

"Perusahaan harus mematuhi ketentuan perundang-undangan terkait pelaksanaan THR," tegas Kustini kemarin (3/4).
Hal ini berdasarkan aturan pemberian THR yang tertuang dalam SE Menaker M/HK.0400/III/2023. Tentang pelaksanaan pemberian THR bagi pekerja dan buruh di perusahaan.
Kustini mengatakan, pencairan THR lebih cepat akan lebih baik untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Guna mendukung upaya pencapaian stabilitas perekonomian saat ini yang masih terdampak akibat pandemi Covid-19. Ditambah dengan harga-harga sembako yang merangkak naik selama Ramadan.
Kustini menegaskan, tidak ada toleransi pemberian THR sebagimana kebijakan pada saat pandemi Covid-19 merebak tahun lalu. Pemkab Sleman melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman akan melakukan pengawasan. Memastikan perusahaan mematuhi aturan tersebut.
"Aturannya masih sama, THR maksimal tujuh hari sebelum Lebaran," sebutnya.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman, ada 4.377 perusahaan yang terdaftar wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan (WLKP). Dari jumlah tersebut terdapat 92.757 pekerja. Untuk memantau perusahaan melaksanakan aturan serta menjembatani aduan pekerja, Disnaker Sleman membuka posko pelayanan pelaksanaan THR keagamaan 2023. "Posko tersebut akan menampung aduan dan menjadi wadah konsultasi masyarakat," beber Kepala Disnaker Sleman Sutiasih. (mel/eno)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

