Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mahfud membeberkan ada 160 laporan sejak 2009. Dari total laporan inilah terakumulasi transaksi janggal sebanyak Rp 300 Triliun. Tiindak lanjut dari laporan ini juga baru disikapi serius pasca hebohnya kasus Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto.
"Itu tahun 2009 sampai 2023. Ada 160 laporan lebih sejak itu, itu tidak ada kemajuan informasinya. Akhirnya terakumulasi dan terlacak Rp 300 Triliun," jelasnya saat di Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII), Rabu (8/3).
Mahfud tak menampik adanya keterlambatan respon. Ratusan laporan ini baru direspon setelah menjadi polemik. Terlebih jika sudah menjadi pembicaraan warganet di media sosial.
Dia mencontohkan kasus eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Terbongkar pasca kasus penganiayaan oleh anaknya Mario Dandy. Warganet lalu membongkar gaya hidup sang anak yang tergolong hedon.
"Kadang kala respons itu muncul sesudah menjadi kasus. Kayak yang Rafael ini," katanya.
Mahfud berpikir positif, lambatnya respon akibat kesibukan Kementerian Keuangan. Sehingga belum optimal dalam memantau kedisiplinan pegawainya. Baik untuk gaya hidup hingga dugaan penyelewengan profesi.
Dia mengapresiasi upaya Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam mereformasi jajarannya. Dengan merespon secara cepat atas fenomena yang muncul. Sehingga tidak butuh waktu lama untuk menyelidiki penyalahgunaan profesi.
"Itu saya kira karena kesibukan luar biasa sehingga perlu sistem aja menurut saya. Tapi saya sangat hormat dan salut pada Bu Sri Mulyani yang begitu hebat untuk membersihkan itu sudah lama, mengambil tindakan cepat," ujarnya.
Berdasarkan perhitungannya, akumulasi ini terjadi sejak 4 kali ganti Menteri Keuangan. Hingga akhirnya direspon secara serius pada era Sri Mulyani. Termasuk laporan yang awalnya dianggap kecil tapi ternyata berdampak besar.
Dia mendorong semua pihak memberikan dukungan kepada Sri Mulyani. Untuk terus membongkar dan membersihkan dari penyelahgunaan profesi. Disatu sisi juga berlangsung secara transparan dalam penanganannya.
Dari penyelidikan sementara, transaksi Rp 300 triliun berasal dari 460 orang. Didominasi dari Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Seluruhnya terangkum dalam 160 laporan yang masuk ke Kementerian Keuangan.
"Saya kira kita harus membantu Bu Sri Mulyani, Bu Sri Mulyani sedang menyelesaikan itu dan kita tidak bisa menyembunyikan apapun kepada masyarakat sekarang ini. Tidak tahu dari saya, tahu dari orang," katanya. (dwi)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


