Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ditolak Ikut Porpel Bantul 2023

E
Penulis: Editor Content❯
AMBIL LANGKAH: Kuasa Hukum UTI Pro Tengku Wahyudi saat melakukan aduan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIJ (21/2). Terkait atletnya yang ditolak dalam Porpel Bantul tahun ini.(RIZKY WAHYU/RADAR JOGJA)
AMBIL LANGKAH: Kuasa Hukum UTI Pro Tengku Wahyudi saat melakukan aduan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIJ (21/2). Terkait atletnya yang ditolak dalam Porpel Bantul tahun ini.(RIZKY WAHYU/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA – Atlet Universal Taekwondo Indonesia Profesional (UTI Pro) ditolak untuk berpartisipasi dalam Pekan Olahraga Pelajar (Porpel) Bantul 2023. Hal ini pun membuat perwakilan UTI Pro DIJ melaporkannya ke Ombudsman RI perwakilan DIJ kemarin (21/2).

Kuasa Hukum UTI Pro DIJ Tengku Wahyudi menegaskan, penolakan atlet UTI Pro dilakukan oleh panitia Porpel Bantul. Baik untuk atlet yang telah dan baru mendaftar. Hal ini karena UTI Pro disebut sebagai organisasi ilegal. Padahal UTI Pro di bawah binaan Kementerian Olahraga. Juga memiliki badan hukum dengan Nomor AHU-0001242.AH.01.08 Tahun 2020.

Selain itu, panitia juga membangun unsur kebencian melalui penghasutan dan pencemaran nama baik. Serta membangun permusuhan dengan UTI Pro. “Maka tindakan tersebut adalah tindakan yang sudah melawan hukum," tegasnya.
Ditolaknya atlet pada Porpel tahun ini, disebut Wahyudi, sebagai maladministrasi. Yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dispora) Bantul dan Dikpora DIJ.

Bentuk maladministrasi dan inkonsistensi instansi tersebut, lanjutnya, dengan memberikan tugas kepada pihak ketiga yang statusnya adalah organisasi masyarakat atau LSM olahraga. Tanpa dipantau dan dibimbing. Pihak ketiga ini, juga membuat aturan sendiri di luar petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang sudah ditentukan.

"Seharusnya panitia atau pihak ketiga tersebut melakukan kegiatan yang sudah dimandatkan. Namun mereka malah membuat aturan baru, sehingga mengakibatkan kerugian banyak pihak," ujarnya.

Jika dilihat dari kacamata hukum, kata Wahyudi, panitia Porpel Bantul, Disdikpora Bantul, dan Dispora DIJ telah melanggar UU Perlindungan Anak tentang Hak Anak. Begitu pula melanggar UU No 11 Tahun 2022 tantang Keolahragaan, Perpres No 44 Tahun 2014 Pasal 5 tentang Kemudahan dan Memberikan Prestasi, dan Perpres No 112 Tahun 2021 tentang Olahraga Profesional di bawah naungan Kementerian Olahraga.

Wahyudi menukai, kejadian ini merupakan kebiasaan yang tidak baik dan selalu terulang. Hal itu pun menunjukkan, bahwa pemerintah tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), sehingga menimbulkan kesan berat sebelah. "Patut diduga baik panitia atau dinas melakukan penyalahgunaan anggaran,” lontarnya.

Asisten Penerima dan Verifikasi Laporan ORI perwakilan DIJ M Andika Jaya menyebut, laporan yang diterima dari UTI Pro belum bisa ditindaklanjuti. Hal ini karena ada persyaratan yang belum lengkap. Seperti syarat AD/ART organisasi dan kronologis yang dilaporkan. “Jika sudah lengkap semua, nanti kita bahas dulu. Untuk kami putuskan, bahwa ini kewenangan kami atau bukan,” bebernya. (cr2/eno)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer