Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pembangunan TPST Minggir Dibatalkan

E
Penulis: Editor Content❯
TAK TERSISA: Petugas saat memotong seluruh pohon perindang untuk proses pelebaran Jalan Kabupaten (13/6).(WULAN YANUARWATI/RADAR JOGJA)
TAK TERSISA: Petugas saat memotong seluruh pohon perindang untuk proses pelebaran Jalan Kabupaten (13/6).(WULAN YANUARWATI/RADAR JOGJA)
 

RADAR JOGJA - Rencana pembangunan empat tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) di Kabupaten Sleman tahun ini berubah. Sebab, satu TPST yang akan berada di Minggir, dibatalkan oleh pemerintah pusat.

"(Rencana TPST, Red) di Minggir Sleman di-cancel pusat, dananya kan DAK (dana alokasi khusus)," ujar Sekretaris Daerah Sleman Harda Kiswaya saat dikonfirmasi kemarin (8/2).

Harda menyebut, alasan pemerintah pusat membatalkan rencana pembangunan karena anggaran DAK belum tersedia. Meski begitu, pihaknya terus melakukan pendekatan dan berkomunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Sebab permasalahan sampah sifatnya mendesak. "Ora nduwe duit. Saya baru berjuang lagi nih. Dianggap (tidak prioritas, Red) gitu. Sebetulnya prioritas wong masalah sampah. Iya, baru sounding lagi ke kementerian. Mereka mengupayakan," beber Harda.

Sebelumnya, Pemkab Sleman berencana membangun empat TPST di lokasi berbeda. Yang akan tersebar di Sleman barat, timur, utara, dan tengah. Lokasi di Sleman bagian barat direncanakan di Minggir, bagian Timur di Tamanmartani, bagian utara di Turi. Sedangkan Sleman tengah rencananya di wilayah Depok.

Harda menyebut, pembangunan TPST Tamanmartani di Kalasan sudah dimulai. Sebab masuk dalam 10 pembangunan infrastruktur prioritas di Sleman. TPST senilai Rp 7,4 miliar ini diharapkan dapat menampung 80 ton sampah sehari. Sedangkan dua TPST lainnya, saat ini tengah berproses untuk penyediaan lahan. "Dua titik sedang rembugan tanah untuk kita sewa. Di Caturtunggal, kemungkinan satunya di Turi," ujarnya.

TPST di Sleman disebar di beberapa titik agar volume sampah tidak bertumpu pada satu titik saja. Sleman bagian tengah meskipun daerahnya masuk perkotaan dan ramai, disebut juga harus diberi TPST sendiri. "Yang jelas fokus di Caturtunggal, dekat Seturan. Tanah kas desa. Belum (konsultasi warga, Red). Jauh dari penduduk kok," sambungnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman Epiphana Kristiyani mengatakan detail engineering design (DED) TPST Tamanmartani sudah ada. Setelah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Sleman membantu pembuatan jalan, talut dan pagar maka proses pembangunan TPST bisa segera dimulai. "Harapannya per hari bisa kelola sampah 80 ton. Kami buang sampah ke TPA Piyungan kan 330 ton per hari," ujarnya.

Dari pantauan Radar Jogja di lokasi bakal TPST Tamanmartani, belum ada aktifitas pembangungan. Bahkan, belum ada pekerja dan kondisi lahan masih berupa tanah lapang. Ditambah dengan banyak tumbuhan liar menjulang tinggi. (lan/eno)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Memasuki Musim Penghujan, Harga Bawang Merah di Pasar Kolombo Sleman Naik 

Memasuki Musim Penghujan, Harga Bawang Merah di Pasar Kolombo Sleman Naik 

Harga komoditas bawang merah di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Sleman, seperti Pasar Kolombo, Condongcatur, Depok, terpantau merangkak naik beberapa pekan terakhir. 

Profil Aditya Bima Santoso Putra ST SH; Anak Muda Harus Bisa Menjadi Motor Penggerak Ekonomi

Profil Aditya Bima Santoso Putra ST SH; Anak Muda Harus Bisa Menjadi Motor Penggerak Ekonomi

SLEMAN - Kenyamanan menjadi tujuan hidup setiap orang. Namun, mereka tidak boleh terlena dengan kenyamanan yang dirasakan saat ini. Terutama bagi kalangan anak muda. Mereka harus berani keluar dari zona nyaman untuk

Anggota Komisi B DPRD Sleman Ir H. Abdul Kadir MH; Perhatikan Kesejahteraan Pelaku UMKM dan KWT

Anggota Komisi B DPRD Sleman Ir H. Abdul Kadir MH; Perhatikan Kesejahteraan Pelaku UMKM dan KWT

SLEMAN - Perdana duduk di kursi Komisi B, Ir H. Abdul Kadir MH segera tancap gas mengawal kebijakan-kebijakan ekonomi yang telah dicanangkan pemerintah daerah. Khususnya ekonomi kerakyatan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer