Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

"Hari ini (kemarin, Red) pihak pengembang dipanggil polisi dan kami juga ikut memintai keterangan," ungkap Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans DIJ) Amin Subargus dihubungi Radar Jogjakemarin.
Dari hasil keterangan, PT Sumber Baru Land mempekerjakan pekerja harian lepas dengan sistem borongan. Yang mana para pekerja tersebut tidak mengantongi perlindungan pekerja. Padahal sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2021, seluruh perusahaan wajib mengikutsertakan pekerjanya, baik pekerja borongan, harian lepas maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Terdaftar dalam program jaminan sosial tenaga kerja berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan."Minimal dua program atau baiknya tiga program," sebut Amin.
Antara lain, program jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Namun dari pengakuan pengembang, Amin membeberkan, adanya faktor ketidaktahuan bahwa pekerja lepas wajib mendapatkan perlindungan kerja. Namun keterangan tersebut tak relevan, jika perusahaan telah mengantongi izin berusahanya. Tentunya, perusahaan harus paham mengenai kewajiban perlindungan kerja tersebut. "Namun terkait detail data, pengawas kami baru hari ini (kemarin, Red) mengambil keterangan," ujarnya.
Sehingga dia belum dapat menyampaikan secara gamblang perihal tersebut. Namun secara umum, hal ini menjadi pembelajaran bersama. Setiap pekerjaan ada risiko, kecelakaan, sakit, hingga kematian. Maka dari itu, setiap pekerjaharus menyadari ketika mendapatkan pekerjaan harus menanyakan perjanjian kerjanya.
Kemudian terhadap pemberi kerja, dalam hal ini sektor apapun termasuk konstruksi, harus memahami peraturan perundang-undangan. Khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "Yang mana pada pasal 86 disebutkan, setiap pekerja atau buruh wajib mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), perlindungan norma kesusilaan dan harkat martabat. Tidak ada diskriminasi dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja," tuturnya.
Perusahaan yang telah mengantongi izin usaha atau nomor induk berusaha (NIB) seharusnya paham kebijakannya. Payung hukum yang mendasari kewajiban pemberi kerja terhadap pekerja. Menurutnya selama ini perihal tersebut belum optimal. "Kedepan kami dorong lebih optimal," tegasnya.
Sementara itu, Kasubid Humas Polda DIJ Kombes Pol Yuliyanto mengatakan instansinya akan mendalami insiden kecelakaan kerja di perumahan tersebut. Polisi tengah melakukan penyelidikan berdasarkan laporan polisi (LP A). "LP A sudah dibuat, masih dalam tahap penyelidikan," ujarnya singkat. (mel/eno)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




