Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua Paguyuban Suryo Ndadari Irawan surat DPP APDESI itu berisi 11 rekomendasi. Nah, dari 11 rekomendasi tersebut, poin nomor 4 menjadi sorotan mereka. "Kami tegas menolak konsep atau wacana masa jabatan pamong kalurahan disamakan dengan masa jabatan lurah," jelasnya kemarin (31/10).
Hal itu menjadi salah satu wacana yang perlu ditelaah dengan lebih cermat, baik dari aspek yuridis maupun tata kelola pemerintahan. Oleh sebab itu, Suryo Ndadari melakukan konsolidasi untuk memperkuat dan menyamakan persepsi. Menurutnya, secara kedudukan tugas dan fungsi antara lurah dan pamong kalurahan sangat jelas batas perbedaannya."Demikian halnya dengan penetapan masa jabatannya yang tentu dipertimbangkan untuk mendukung tugas dan fungsi masing-masing. Dan hal tersebut telah dijamin dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya," jelasnya.
Menurutnya sebagai salah satu unsur pendukung kepala desa, jika setiap periode enam tahun harus mengakhiri masa tugas maka sangat menganggu pembangunan. Khususnya di tingkat kalurahan.
Inkonsistensi kebijakan pembangunan dan tata tertib administrasi pemerintahan akan sangat merugikan pelayanan masyarakat. Ditambah, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan juga bisa tidak terukur."Perlu untuk dikaji ulang dengan cermat. Wacana ini akan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," jelasnya.
Meskipun wacana ataupun aspirasi merupakan hak dari setiap warga, namun penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik harus sejalan dengan program pembangunan daerah dan nasional. Suryo Ndadari bersepakat untuk menyampaikan saran dan aspirasi kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarat dan pemerintah pusat. (lan/din)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




