Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Paguyuban Lurah Sleman Menolak

E
Penulis: Editor Content❯
KOMITMEN: Para lurah dan pamong se-Kabupaten Sleman yang tergabung dalam Suryo Ndadari saat menggelar kegiatan beberapa waktu lalu.(WULAN YANUARWATI/RADAR JOGJA)
KOMITMEN: Para lurah dan pamong se-Kabupaten Sleman yang tergabung dalam Suryo Ndadari saat menggelar kegiatan beberapa waktu lalu.(WULAN YANUARWATI/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA - Suryo Ndadari, paguyuban lurah dan pamong se-Kabupaten Sleman mengkritisi rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP APDESI). Mereka mengkritisi surat nomor 094/B/DPP-APDESI/X/2022. Salah satunya masa jabatan perangkat desa sama dengan masa jabatan kepala desa atau lurah.

Ketua Paguyuban Suryo Ndadari Irawan surat DPP APDESI itu berisi 11 rekomendasi. Nah, dari 11 rekomendasi tersebut, poin nomor 4 menjadi sorotan mereka. "Kami tegas menolak konsep atau wacana masa jabatan pamong kalurahan disamakan dengan masa jabatan lurah," jelasnya kemarin (31/10).

Hal itu menjadi salah satu wacana yang perlu ditelaah dengan lebih cermat, baik dari aspek yuridis maupun tata kelola pemerintahan. Oleh sebab itu, Suryo Ndadari melakukan konsolidasi untuk memperkuat dan menyamakan persepsi. Menurutnya, secara kedudukan tugas dan fungsi antara lurah dan pamong kalurahan sangat jelas batas perbedaannya."Demikian halnya dengan penetapan masa jabatannya yang tentu dipertimbangkan untuk mendukung tugas dan fungsi masing-masing. Dan hal tersebut telah dijamin dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya," jelasnya.

Menurutnya sebagai salah satu unsur pendukung kepala desa, jika setiap periode enam tahun harus mengakhiri masa tugas maka sangat menganggu pembangunan. Khususnya di tingkat kalurahan.

Inkonsistensi kebijakan pembangunan dan tata tertib administrasi pemerintahan akan sangat merugikan pelayanan masyarakat. Ditambah, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan juga bisa tidak terukur."Perlu untuk dikaji ulang dengan cermat. Wacana ini akan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," jelasnya.

Meskipun wacana ataupun aspirasi merupakan hak dari setiap warga, namun penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik harus sejalan dengan program pembangunan daerah dan nasional. Suryo Ndadari bersepakat untuk menyampaikan saran dan aspirasi kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarat dan pemerintah pusat. (lan/din)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Memasuki Musim Penghujan, Harga Bawang Merah di Pasar Kolombo Sleman Naik 

Memasuki Musim Penghujan, Harga Bawang Merah di Pasar Kolombo Sleman Naik 

Harga komoditas bawang merah di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Sleman, seperti Pasar Kolombo, Condongcatur, Depok, terpantau merangkak naik beberapa pekan terakhir. 

Profil Aditya Bima Santoso Putra ST SH; Anak Muda Harus Bisa Menjadi Motor Penggerak Ekonomi

Profil Aditya Bima Santoso Putra ST SH; Anak Muda Harus Bisa Menjadi Motor Penggerak Ekonomi

SLEMAN - Kenyamanan menjadi tujuan hidup setiap orang. Namun, mereka tidak boleh terlena dengan kenyamanan yang dirasakan saat ini. Terutama bagi kalangan anak muda. Mereka harus berani keluar dari zona nyaman untuk

Anggota Komisi B DPRD Sleman Ir H. Abdul Kadir MH; Perhatikan Kesejahteraan Pelaku UMKM dan KWT

Anggota Komisi B DPRD Sleman Ir H. Abdul Kadir MH; Perhatikan Kesejahteraan Pelaku UMKM dan KWT

SLEMAN - Perdana duduk di kursi Komisi B, Ir H. Abdul Kadir MH segera tancap gas mengawal kebijakan-kebijakan ekonomi yang telah dicanangkan pemerintah daerah. Khususnya ekonomi kerakyatan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer